oleh

Pemerintah Harus Tegas dan Terbuka

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah dan DPR segera menanggapi hasil putusan Mahkaman Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi perluasan makna pada pasal perzinahan (284), pemerkosaan (285), dan pencabulan (292) pada KUHP. Waketum MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan bahwa pihaknya akan terus mencermati dan mengawal proses pembahasan RUU KUHP di DPR.

 

MUI, lanjut dia, turut menyesalkan putusan MK karena tidak berani mengambil terobosan hukum di tengah mendesaknya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perlindungan terhadap kejahatan kesusilaan. MUI menilai bahwa berkembangnya perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan yang sah disebabkan tidak adanya payung hukum yang cukup memadai dan tidak memenuhi unsur dalam pasal perzinaan sebagainana yang diatur dalam KUHP pasal 284.

 

“Hal ini sama halnya membiarkan dan mendorong berkembangnya perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender (LGBT),” ujar Zainut kemarin (21/1). Menurut dia, MUI sangat prihatin dengan semakin berkembangnya pemikiran dan budaya hidup sebagian manusia Indonesia yang sekuler, liberal, dan jauh dari nilai-nilai agama dan kesusilaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

 

Atas dasar itu, MUI mendorong DPR dan Presiden menindaklanjuti putusan MK tersebut. “Harus segera dibahas dan ditetapkan menjadi UU, secara serius dan sungguh-sungguh,” ujarnya. Yang tidak boleh dilupakan bahwa seluruh proses pembahasan harus memperhatikan, menyerap, dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, MUI meminta agar unsur pelaku kejahatan tidak dibatasi kepada kategori orang-orang tertentu saja dalam merumuskan pasal-pasal kesusilaan (LGBT).

 

Menurut Zainut, MUI juga menengarai bahwa dalam pembahasan pasal-pasal RUU KUHP, DPR mengalami kebuntuan karena tidak adanya kesepahaman fraksi-fraksi dalam memahami pasal-pasal tersebut. “Ada fraksi yang semangatnya menolak atau tidak setuju dan ada fraksi yang menerima atau setuju dengan perluasan makna pasal-pasal tersebut,” pungkasnya. (tau/oki)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *