oleh

Divestasi Freeport Bakal ke KPK

Bambang berdalih, apa yang telah dijalankan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat. Dia juga, pihaknya merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 atau UU Minerba, serta Kontrak Karya PTFI pada tahun 1991.

Bambang menilai, dalam Pasal 169 UU Minerba, KK yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Namun, pada Pasal 31 KK tahun 1991, disebutkan bahwa persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 tahun dan perusahaan (PTFI) akan diberikan hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun dengan syarat disetujui pemerintah. Pasal dalam KK itu menyebutkan, pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan secara tidak wajar. ”Jadi sesuai KK dan UU Minerba, KK PTFI tidak otomatis berakhir di tahun 2011,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, ia memaparkan, berdasar Pasal 112 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014, KK yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali menegnai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Lalu, pada Pasal 72 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 2017, permohonan perpanjangan IUPK dapat diajukan lima tahun sebelum berakhirnya IUPK.(aen)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *