oleh

Sikapi Kebijakan Disdik, Uskup Saklil: Ini Kejahatan Kemanusiaan

TIMIKA – Kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Mimika yang menarik guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah yayasan menuai polemik. Uskup Keuskupan Timika, Mgr John Philip Saklil, Pr bahkan menilai kebijakan ini termasuk kejahatan kemanusiaan.

Dihadapan awak media di kantornya yang berada di Kompleks Transit Bobaigo, Senin (15/7) kemarin, Uskup Saklil menyatakan tidak menolak sepenuhnya kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada sekolah yayasan. Apalagi di Timika sekarang ini sekolah yayasan menjamur. Bahkan ada yang profit oriented.

Namun Uskup menegaskan mengenai keberadaan YPPK yang didirikan Gereja Katolik melalui Keuskupan memilik nilai sejarah. Di Papua, jauh sebelum Indonesia merdeka YPPK bahkan sudah ada sejak Tahun 1927. Sehingga memiliki nilai historikal. Dalam perjalanan, keberadaan sekolah ini didukung negara karena tidak menyediakan fasilitas pendidikan sampai daerah pedalaman.

Di Mimika saat ini setidaknya ada sekitar 50 sekolah YPPK tersebar di kota, pinggiran, pesisir dan pedalaman. Sehingga diprediksi YPPK mendidik sekitar 15 ribu orang anak yang mayoritas adalah masyarakat lokal. Total ada 88 guru PNS yang diperbantukan.

Jadi menurut Uskup Saklil, kebijakan ini mengancam keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak Papua. “Pemerintah tarik sama saja dengan sekolah swasta tidak akan menjalankan proses mengajar mengajar karena guru tidak ada, siapa yang bertanggungjawab atas anak-anak itu,” ujarnya.

Bagi yayasan kata dia tidak ada dampak. Karena Uskup pun mengakui bahwa yayasan tidak mampu mengelola sekolah secara mandiri. Beda dengan dulu karena dipercaya dan dibiayai oleh pemerintah dan sponsor dari Belanda. Yayasan tidak punya kewajiban atau tugas mendirikan sekolah, karena pemerintah atau negara yang bertanggungjawab atas pendidikan anak bangsa. Adapun pendidikan dijalankan hanya karena misi kemanusiaan untuk merubah peradaban.

Jadi bagi Uskup Saklil, kebijakan ini bukan mencerdaskan tapi membodohkan bangsa. Kehancuran pendidikan di Mimika sama dengan kehancuran daerah Mimika, kehancuran orang asli Mimika. “Kami akui tidak mampu kelola kalau tidak dibantu, tidak disubsidi kami tidak mampu. Bayar satu guru saja aduh, kalau mau jalankan satu sekolah,” kata Uskup.

Bagi Uskup, kebijakan ini sangat mendadak dan membuat tidak nyaman. Menurutnya, sebagai seorang pejabat publik, seharusnya Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan sesuatu sesuai prosedural. Bahkan kalau itu bukan pendapat pemerintah dan merupakan pendapat pribadi maka sepantasnya Kadis Pendidikan Mimika digugat karena tahu dan mau menghancurkan dunia pendidikan.

“Gubernur saja tidak ngomong, Bupati tidak ngomong. Mengapa seorang kepala dinas bisa bertindak mengorbankan bukan yayasan, mengorbankan siswa dan siswi. Bagi saya itu suatu pemusnahan secara sistematik. Saya tidak bisa bayangkan YPPK, YPK serta YPPGI, berarti satu generai buta huruf semua,” terang Uskup Saklil.

Logikanya sambung Uskup Saklil, sekolah ditutup karena tidak ada kegiatan belajar mengajar. Sekolah mati, siswa tidak belajar dan kebetulan YPPK mayoritas anak-anak Papua. Jadi ini sama saja ada kesengajaan membunuh orang Papua. “Jadi saya bilang orang ini bagi saya itu termasuk dari kejahatan kemanusiaan,” tandas Uskup Saklil.

Isu lain, bahwa pemerintah menertibkan sekolah swasta. Uskup sendiri mengaku heran karena yang memberikan izin adalah pemerintah tapi kemudian kembali menyalahkan yayasan. Begitu juga dengan kurangnya guru di sekolah negeri itu juga dipahaminya tapi bukan dengan mengorbankan sekolah yayasan sebagai mitra yang ikut bertanggungjawab mendidik anak-anak.

Apalagi seperti sekarang ini dengan terbatasnya sekolah negeri yang tidak sebanding dengan tamatan maka yang terkena imbas untuk menampung siswa yang tidak terakomodir di sekolah negeri tetap yayasan. Jadi bagi Uskup, sekolah swasta berjasa terhadap pendidikan tapi kemudian dikorbankan.

Pemerintah lanjut Uskup bisa tidak memberikan subsidi guru dan kebutuhan sekolah yayasan. Tapi pemerintah bayar hak anak supaya sekolah bisa hidup. Uskup juga berharap Pemda Mimika bisa mengundang seluruh yayasan yang mengelola pendidikan untuk bicara mengenai hak dan kewajiban bahkan dibuat dalam satu kesepakatan kerjasama atau MoU.

Arah pendidikan di Mimika ditambahkan Uskup tidak berjalan. Baik itu sistem, regulasi dan prosedur. Sehingga ini merusak banyak komponen termasuk mitra seperti yayasan dan masyarakat jadi korban. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memberikan alasan kenapa tidak membantu yayasan. “Kami tidak pernah dari swasta minta uang kepada negara hanya kita minta hak-hak anak supaya bisa ikut dalam pendidikan,” terangnya.

Apalagi Kabupaten Mimika disebut memiliki APBD yang cukup besar mencapai Rp 3 triliun. “Bicara triliun, ini satu sekolah hanya satu miliar bilang tidak ada uang. Baru uang Rp 3 triliun itu baru saya tidak mengerti, kan hak pendidikan 30 persen,” tandasnya.

Yang pasti ditegaskan Uskup, ia setujui atas pernyataan atau kebijakan Dinas Pendidikan asalkan pemerintah sudah siap mengakomodir atau sudah menyiapkan sekolah dalam waktu singkat untuk mengakomodir ribuan anak didik yang nanti terlantar karena sekolah tutup.(sun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *