oleh

Guru PNS dan BOS Sekolah Yayasan di Pedalaman Tidak Ditarik

TIMIKA – Menjawab polemik yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jeni Usmani memastikan kebijakan penarikan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berlaku bagi sekolah yayasan yang berada di pedalaman.

Ditemui di Sentra Pendidikan, Kamis (18/7), Jeni Usmani menegaskan penarikan guru PNS dari sekolah yayasan hanya berlaku bagi sekolah yang ada di kota. Adapun total guru PNS yang saat ini diperbantukan di yayasan sebanyak 254 orang. Di tingkat satuan pendidikan TK sebanyak 36 orang, SD 159 orang dan SMP 59 orang. Dari total 254 orang itu, 53 orang diantaranya diperbantukan di sekolah yayasan di pedalaman. “53 ada di sekolah yayasan dan tidak kami tarik,” tegasnya.

Jadi kebijakan ini dipastikan Jeni hanya berlaku pada sekolah dalam kota. Apalagi sekolah yayasan yang ada dalam kota menarik pungutan dengan nilai yang bervariasi bahkan ada SMP yang memungut hampir Rp 10 juta. Makanya Dinas Pendidikan melakukan kajian dan salah satu kebijakan adalah menarik guru PNS yang selama ini diperbantukan. “Kalau di pedalaman sama sekali tidak ada, kami tidak pernah dan tidak akan menarik guru PNS dari pedalaman. Yang terjadi justru yayasan mengembalikan guru PNS kepada dinas,” terang Jeni.

Pengecualian itu diberikan karena sekolah di pedalaman layanannya menyasar orang asli Papua dan tidak bisa dipungut biaya. Jeni pun mengungkapkan, penarikan guru PNS dari yayasan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah negeri dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Dari koordinasi yang dilakukan dengan kepala sekolah negeri, ternyata kesulitan karena kekurangan tenaga pendidik.

Sekolah swasta yang ada di dalam kota untuk SD ada 38 sekolah dan SMP sebanyak 24 sekolah. Sedangkan SMP negeri dalam kota hanya 8. SMP negeri memiliki siswa sekitar 3 ribuan orang dan SD sekitar 5 ribuan orang yang notabene menurut Jeni, tidak bisa membayar dan didominasi orang asli Papua.

Lanjut kata Jeni, Pemda Mimika sudah mencanangkan Mimika Menuju Pendidikan Berkualitas Merata dan Terjangkau. Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan, maka dinas berupaya untuk mewujudkan itu.

Penarikan guru PNS dari yayasan menurutnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk penuhi standar pelayanan minimal di sekolah negeri. Apalagi sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya. Salah satu alasan sekolah menarik biaya selama ini karena merekrut guru honorer karena menimbulkan beban. “Jadi saya pikir semua orang tolong memahami ini karena ini layanan,” tandasnya.

Kebijakan ini pun sebenarnya sudah lama, sejak diterbitkannya Permendikbud Tahun 2010 dan standar pelayanan minimal mulai ditegakkan. Ini juga menjadi salah satu catatan bagi Bupati sehingga harus benahi sekolah negeri yang ditangani pemerintah tapi bukan berarti tidak peduli dengan sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan.

Mengenai koordinasi, sejak awal pendirian kata Jeni ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya penyediaan tenaga guru dan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh yayasan. Saran agar dilakukan kesepakatan dalam bentuk MoU, menurut Jeni itu merupakan ranah kepala daerah karena kepala dinas tidak bisa memberikan hibah. Dinas Pendidikan pernah menganggarkan Rp 2 miliar untuk bantuan ke sekolah yayasan yang diakomodir UU Otsus tapi oleh Bappeda Provinsi dicoret karena dinas tidak bisa memberikan dana hibah.

Penarikan guru PNS dari yayasan ini ditambahkan Jeni, bukan berarti bahwa pemerintah menarik bantuan lain termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). “Bantuan itu tidak ditarik. Itu kebijakan pemerintah pusat bukan saya, dana Bopda itu kebijakan Bupati bukan kepala dinas dan berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta, sama. Itukan bantuan jadi tetap ada,” tegasnya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *