oleh

Kadinkes Geram, Kapus Wania Tak Bisa Jelaskan Ke Mana Dana BOK dan JKN

TIMIKA – Dinas Kesehatan Mimika dalam hal ini Kepala Dinas, Alfred Douw didampingi Sekretaris Dinkes, Reynold Ubra serta beberapa kepala bidang langsung turun ke Puskesmas Wania merespon aksi pemalangan yang dilakukan oleh pegawai sehingga membuat pelayanan sempat terhenti sejak pagi hingga siang hari pada Senin (29/7).

Kadinkes didampingi sekretarisnya langsung mengumpulkan seluruh pegawai serta Plt Kepala Puskesmas Wania, Nikolaus Letsoin untuk mengetahui penyebab aksi protes. Sekretaris Dinkes, Reynold Ubra sangat menyayangkan adanya pemalangan sebab yang dikorbankan adalah masyarakat yang ingin berobat. Dan ia sendiri melihat ada seorang warga yang datang menggendong anaknya untuk berobat tapi terpaksa harus pulang.

Menutup fasilitas kesehatan ditegaskan Reynold Ubra hukumnya haram karena itu adalah hak asasi manusia. Sebuah surat pernyataan aksi yang dibuat oleh pegawai menggunakan logo Pemda Mimika kata Reynold tidak sah karena Dinkes tidak mengizinkan Puskesmas tutup.

Kepala Tata Usaha Puskesmas Wania, Herlin mengungkapkan, tidak ada yang paling bertanggungjawab atas aksi karena digelar atas kesepakatan bersama. Ini berangkat dari keluhan pegawai dan ini merupakan puncak dari apa yang diraskan selama ini.

Adapun hak yang dimaksud yaitu dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang seharusnya sudah dibagikan kepada para penanggungjawab program tapi sampai saat ini belum dicairkan. Begitu juga dengan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan untuk dua bulan yaitu Juni dan Juli belum ada kejelasan. Bahkan dana JKN bulan Maret juga tidak jelas. selebihnya Januari, Februari, April dan Mei yang disalurkan masih lewat Puskesmas Timika sudah diterima.

Plt Kepala Puskesmas Wania, Nikolaus Letsoin yang diminta oleh Kadinkes serta Sekdinkes untuk menjelaskan hal tersebut mengakui bahwa kedua dana tersebut sudah dicairkan. Dana JKN untuk Juni dan Juli sebesar Rp 155 juta. Untuk bulan Maret kata dia, karena kapitasi rendah maka digunakan untuk pembelanjaan operasional. Sedangkan BOK sebesar Rp 290 juta. Ketika ditanya soal keberadaan uang tersebut Niko hanya tertunduk diam, tidak memberikan jawaban.

Mendengar itu Kadinkes, Alfred Douw sangat geram. Kata dia, itu adalah hak pegawai untuk menunjang program di Puskesmas. Dana BOK dan JKN dibawah pengawasan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dan diaudit oleh BPK. “Hal kecil buat sampai begini, uang itu harus dipertanggungjawabkan,” katanya. Tapi ketika ditanya apakah Kapus Wania bisa diberhentikan, Alfred Douw belum memberi jawaban pasti.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 dijelaskan Reynold Ubra, bahwa dana BOK tidak perlu ada bendahara khusus. BOK didalamnya termasuk honorarium petugas lapangan. Hal inilah yang membuat Puskesmas Wania sebagai satu-satunya puskesmas di Mimika yang belum menjalankan PIN Polio. “Sub PIN Polio di Wania tidak jalan sama sekali dan itu menggunakan dana BOK,” terangnya.

Begitu juga dengan dana JKN yang diterima puskesmas selain untuk operasional, setiap tenaga profesi wajib menerima uang jasa pelayanan. Itu tidak dilakukan untuk Bulan Maret, Juni dan Juli. Tapi Reynold menyayangkan adanya pemalangan. Seharusnya langsung disampaikan ke dinas bahkan bisa dilaporkan ke penegak hukum karena terindikasi pidana.

Terlepas dari apa yang menjadi tuntutan pegawai, Reynold mengecam petugas kesehatan dengan berbagai latar belakang profesi. Karena ini melanggar maka ijazah bisa dicabut. Lagian, pegawai di Puskesmas Wania menurutnya sangat banyak. ada 130 orang sementara perhitungan Dinkes hanya butuh 30 orang. “Jadi 100 orang yang harus dikeluarkan, apalagi 9 jenis tenaga sudah ada dan tenaga PNS sebenarnya sudah cukup,” ujarnya.

Usai pertemuan, seluruh pegawai diminta kembali bekerja. Meskipun baru mulai bekerja sekitar pukul 12.00 WIT tapi mereka dituntut bekerja sampai pukul 20.00 WIT sesuai dengan standar pelayanan JKN yakni 8 jam pelayanan.

Ketua DPRD Mimika, Nurman Karupukaro yang hadir dalam pertemuan itu juga menyatakan bahwa tidak dijalankannya pelayanan sudah melanggar aturan. Puskesmas dan rumah sakit adalah fasilitas umum wajib yang tidak boleh menggelar demo. “Ini puskesmas terbesar kedua setelah Timika, kalau tutup orang mau kemana sementara pasien butuh rujukan. Jadi saya sangat sesalkan sekali,” kata Nurman

Nurman juga menaruh curiga kepada kepala Puskesmas yang dinilai menjadi sumber masalah. Sehingga ia meminta kepada Dinkes untuk sebaiknya mengganti pegawai yang tidak becus. Dan dalam pemilihan kepala Puskesmas berikutnya harus yang bertanggungjawab.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *