oleh

APBD Perubahan Mimika 2019 Diproyeksikan Rp 3,9 Triliun

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memproyeksikan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 mencapai Rp 800 miliar. Penambahan itu diusulkan lewat APBD Perubahan yang sedang disusun dan jika disetujui maka APBD induk yang semula Rp 3,1 triliun bertambah jadi Rp 3,9 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marten Mallisa yang ditemui di kantornya yang berada di Kantor Pusat Pemerintahan, Selasa (30/7) kemarin mengatakan tahapan penyusunan APBD Perubahan sementara harmonisasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disesuaikan dengan pagu anggaran.

Jadi saat ini masih internal Pemda Mimika. Setelah harmonisasi, jika sudah sesuai akan dilaporkan ke Bupati sebelum didorong ke DPRD untuk dibahas bersama. APBD Perubahan kali ini harus ditetapkan lewat Peraturan Daerah sehingga harus ada persetujuan DPRD. “Kita upayakan dalam Bulan Agustus kita sudah sampaikan ke DPRD,” katanya.

Mengenai proyeksi APBD Perubahan, dirancang mencapai Rp 3,9 triliun. Sangat besar penambahannya, tapi Pemda Mimika berani karena melihat kondisi keuangan yang cukup kondusif. Bahkan dari sisi penerimaan ada trend positif. Dimana kurang bayar dana bagi hasil tahun sebelumnya akan dibayar tahun ini. Kemudian penerimaan bagi hasil 80 persen dari pajak air permukaan PT Freeport Indonesia melalui provinsi. Juga Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp 200 miliar. “Kita rencana mau tetapkan sekitar Rp 3,9 triliun, jadi ada penambahan Rp 800 miliar,” ungkap Marten.

Tapi ditegaskan Marten ini baru rencana dan estimasi. Penambahan anggaran belanja yang sudah disesuaikan dengan pendapatan itu dilakukan untuk menunjang persiapan PON XX dan Pesparawi. Membangun sarana dan prasarana.

Proyek Jalan Cenderawasih yang dalam APBD induk sudah mendapat alokasi anggaran Rp 100 miliar lewat APBD Perubahan akan ditambah lagi. Kemudian penyelesaian Bandara Mozes Kilangin untuk terminal dan parkiran. “Dua proyek ini jadi fokus, makanya kita optimalkan kalau bisa terealisasi,” ujar Marten.

Pekerjaan besar yang akan dituangkan dalam APBD Perubahan kata Marten rencananya menerapkan kontrak multi years agar bisa berjalan terus. Tapi ini harus ada persetujuan dengan DPRD karena ini anggaran berkelanjutan.

Program Otsus yang kemungkinan tidak bisa terlaksana karena adanya pengurangan dana dari provinsi dikatakan Marten, jika memungkinkan dan sangat urgen akan diganti sumber dananya dari dana bagi hasil.(sun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *