oleh

Tujuh Bupati Deklarasi Provinsi Papua Tengah

Bupati Nabire, Isaias Douw, SSos MAP yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah menegaskan Provinsi Papua Tengah bukan hal baru. Melainkan sudah lama dan tinggal mengaktifkan kembali. Perjuangan sudah berlangsung selama hampir 20 tahun. “Undang Undang dan Kepres sudah ada bahkan Gubernur pertama Herman Monim sudah pernah ada, tapi dinonaktifkan,” katanya.

Sehingga ia menegaskan bahwa munculnya Provinsi Papua Tengah bukan karena ada persoalan sosial politik. Ini juga sekaligus menepis pusat yang menyatakan pemekaran dilakukan dengan pendekatan intelejen, sosial dan politik. Kata Isaias Douw, pemekaran harus dilakukan untuk mematahkan rentang kendali sekaligus dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan.

Bupati Puncak, Willem Wandik menambahkan pemekaran Papua sudah selayaknya dilakukan. Papua kata dia, adalah Indonesia jadi harus dilihat dengan hati. Menurutnya Papua layak dimekarkan jadi tiga provinsi baru, yakni Provinsi Papua Timur yang terpusat di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Selatan yang terpusat di Merauke dan Provinsi Papua Tengah yang terpusat di Timika. “Provinsi Papua Tengah harus jadi,” tandasnya.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH juga menyatakan hal yang sama. Kata dia selama ini masing-masing tim berjalan. Tapi ia mengumpulkan para Bupati untuk mencapai satu kesepakatan agar tujuan bersama ini bisa tercapai.

Hasil keputusan ini akan langsung ditindaklanjuti. Dimana tim akan menggandeng UGM Yogyakarta melakukan kajian akademis. Kemudian tanpa menunggu waktu lama, pada Senin (4/11) mendatang tim akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI juga dengan DPD dan MPR agar UU 45 Tahun 1999 diaktifkan kembali.

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, SS MSi menegaskan meskipun saat ini ada usulan baru yakni Provinsi Pegunungan Tengah tapi Intan Jaya tetap konsisten tergabung dalam Provinsi Papua Tengah yang sudah lama dibentuk dan tinggal diaktifkan kembali. UU 45 Tahun 1999 menjadi pegangan dalam perjuangan bersama ke depan. Ini harus diwujudkan untuk percepat rentang kendali pembangunan di wilayah adat Mee Pago.
Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, SIP menambahkan, jika pemerintah pusat konsisten, maka UU 45 Tahun 1999 harus dihidupkan kembali dan harus dilaksanakan. UU itu kata dia hanya ditunda bukan dibatalkan jadi sangat mudah untuk dihidupkan kembali.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *