oleh

UGM: Papua Tengah Sudah Selayaknya Dibentuk

TIMIKA – Pasca penandatanganan kesepakatan dan deklarasi pembentukan Provinsi Papua Tengah pada Jumat, (1/11) lalu di Timika, Tim Pemekaran yang diketuai Bupati Nabire, Isaias Douw bersama enam bupati lainnya mulai mempersiapkan persyaratan salah satunya kajian akademis.

Sehari setelah deklarasi tepatnya, Sabtu (2/11) tim langsung bergerak ke Yogyakarta untuk membangun kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada yang dikoordinir oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Turut serta Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Puncak Willem Wandik, Wakil Bupati Deiyai Hengky Pigai, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa serta anggota tim pemekaran lainnya.

UGM sendiri akan menerjunkan tim peneliti yang sudah berpengalaman melakukan kajian pengembangan daerah di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Ketua Tim Peneliti adalah Drs Bambang Purwoko, MA dengan 11 anggota peneliti ahli dan asisten peneliti serta lima orang tim administrasi.

Dalam keterangan tertulis tim pemekaran yang ditujukan ke Radar Timika, Ketua Tim Peneliti, Drs Bambang Purwoko, MA dalam pengantar awalnya menjelaskan bahwa diterapkannya kebijakan otonomi daerah yakni pelimpahan kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke daerah masih menimbulkan polemik. Bahkan, ia menyebut tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya sesuai harapan, terlebih di Papua.

Papua melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan Papua Barat diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan kepentingan masyarakatnya. Kewenangan ini juga disertai alokasi anggaran khusus untuk percepatan pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *