Beranda Headline

Pemekaran Papua Tengah untuk Menangani Persoalan Khusus di Papua

Terungkap dalam Prasentasi Laporan Awal Kajian Pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah oleh UGM

BAGIKAN
PRESENTASI – Presentasi laporan awal Kajian Pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah di Gedung Fisipol dan Gugus Tugas Papua (GTP) UGM Yogyakarta, terkait pemekaran Provinsi Papua Tengah, di hadapan Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Rabu (29/1). Foto: Humas Tim Pemekaran Papua Tengah

YOGYAKARTA – Meski beberapa persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah masih belum terpenuhi, namun demikian ketidakterpenuhan tersebut justru semakin menegaskan kondisi Papua yang membutuhkan intervensi serta instrumen khusus. Artinya pemekaran Papua Tengah merupakan kebutuhan khusus untuk menangani persoalan di Papua saat Ini.

Demikian hal tersebut terungkap dalam prasentasi laporan awal Kajian Pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah di Gedung Fisipol dan Gugus Tugas Papua (GTP) UGM, Yogyakarta, Rabu (29/1).

Melalui rilis yang diterima redaksi Radar Timika, disebutkan, tim pemekaran sudah bekerja sama dengan UGM dalam rangka melakukan kajian akademis, terkait pemekaran Provinsi Papua Tengah. Sehingga pihak UGM merespon dengan menurunkan sekitar 30 peneliti ke wilayah yang menjadi objek pemekaran Provinsi Papua Tengah. Tim ini sudah bekerja sejak November 2019 lalu.

Prasentasi laporan awal kajian pemekaran Provinsi Papua Tengah di hadapan beberapa Bupati yang tergabung dalam tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah, diantaranya Bupati Nabire, Isaias Douw, SSos, Bupati Puncak, Willem Wandik, SE MSi, Bupati DogiyaiTengah, dan beberapa perwakilan dari tujuh kabupaten yang masuk dalam wilayah Meepago.

Dr Gabriel Lele sebagai salah satu Peneliti Ahli dalam keterangannya menyebutkan, beberapa persyaratan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah memang masih belum terpenuhi. Namun demikian, ketidakterpenuhan tersebut justru semakin menegaskan kondisi Papua yang membutuhkan intervensi serta instrumen khusus, artinya pemekaran Papua tengah merupakan kebutuhan khusus untuk menangani persoalan di Papua saat Ini. Sebab tanpa perlakuan khusus tersebut, Papua akan selamanya tertinggal.

“Dalam perspektif kebutuhan, usulan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah tidak hanya dilihat sebagai keniscayaan politik, tetapi juga menjadi keharusan secara sosial, dimana terjadi pertemuan antara aspirasi lokal dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, usulan pembentukan DOB di Papua menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan,” ucap dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM ini.

Gabriel Lele juga menyatakan, jika pada akhirnya usulan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah diterima, maka penerimaan tersebut harus diperlakukan secara hati-hati dan diletakkan dalam konteks khusus yang membutuhkan penanganan khusus pula. Kekhususan tersebut, menurutnya, harus diikuti dengan pengawalan yang lebih ketat pada level manajerial – operasional.