oleh

Bupati Minta Freeport Kurangi Kepadatan Karyawan

TIMIKA – Wilayah Tembagapura yang merupakan area kerja PT Freeport Indonesia mendapat perhatian serius dar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika seiring melonjaknya kasus. Bupati Eltinus Omaleng, SE MH menyarankan sejumlah poin kepada pihak manajamen PTFI sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada Jumat (1/5) kemarin diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Mimika, Reynold Ubra kepada wartawan telah dilakukan video conference antara Pemda Mimika dengan manajemen PTFI. Belum ada keputusan final, tapi Pemda Mimika sudah menyampaikan poin-poin kebijakan yang harus dilakukan oleh PTFI. Kebijakan itu akan disepakati bersama dalam pertemuan lanjutan pada (4/5) mendatang.

Dari laporan pihak RS Tembagapura maupun PHMC PTFI, peningkatan kasus terjadi karena adanya tracing kontak dan juga rapid test. Pihak manajemen mengklaim sudah menjalankan social distancing dan physical distancing yang sudah diberlakukan sejak Maret lalu atau sejak Pemda Mimika menetapkan status siaga darurat. Seperti pengaturan dalam bus karyawan, tempat tinggal atau barak karyawan dan juga trem yang biasa menampung banyak orang.

“Kesepakatan akhir atau pernyataan dari manajemen PTFI menyampaikan bahwa, PTFI bersedia melakukan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Mimika. Di tanggal 4 nanti kita akan dengar kesepakatan bersama antara PTFI dan Pemda terkait perlindungan terhadap seluruh karyawan sehingga pengendalian Covid-19 di Tembagapura dapat dilakukan secara maksimal,” terang Reynold.

Salah satu permintaan Bupati kepada PTFI adalah agar mengurangi kepadatan di area Tembagapura. Caranya, memberikan tawaran cuti kepada karyawan kemudian bisa berangkat ke luar Mimika dengan catatan dinyatakan sehat melalui proses pemeriksaan salah satunya rapid test. Prioritas akan diberikan kepada karyawan yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, jantung dan lainnya karena mereka adalah kelompok rentan terinfeksi virus corona dan bisa memperburuk kondisi kesehatan.

Kemudian dilakukan pengaturan jam kerja. Dimana jam kerja bagi setiap karyawan dikurangi namun disiasati dengan penmabahan shift kerja. Bupati kata Reynold juga meminta, PTFI perhatikan social distancing. “Bupati minta PTFI perhatikan social distancing, perhatikan barak. Bupati meminta agar pasien atau karyawan yang dinyatakan PDP, ODP dan OTG tidak boleh digabung dengan karyawan yang sehat. Ini juga Bupati menyampaikan agar manajemen sesegera mungkin pikirkan langkah apa yang dilakukan jika PSBB, tidak hanya di Tembagapura tapi juga Kuala Kencana,” terangnya.

Bupati lanjut Reynold siap mendukung PTFI untuk mengurus penerbangan guna memfasilitasi karyawan yang akan keluar Timika menggunakan maskapai khusus Airfast. Pemda akan membantu PTFI dalam pengurusan perizinan di Kementerian Perhubungan.

Sebelum meninggalkan area Tembagapura, akan dilakukan pemeriksaan ketat. Hasil pemeriksaan harus dikirim ke Pemda Mimika untuk memastikan orang yang cuti benar-benar dalam keadaan sehat. Diprioritaskan bagi karyawan yang mengalami gangguan jantung, ginjal dan penyakit beresiko lainnya. “Langkah ini sangat baik mengurangi kepadatan di Tembagapura,” tuturnya.

Menurut Reynold, PTFI sangat mendukung setiap kebijakan Pemda Mimika namun akan dibahas bersama pada 4 Mei mendatang. Sekaligus akan disepakati bersama masa status tanggap darurat apakah diperpanjang dua minggu atau sebulan. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *