Beranda Utama

Hasil Monitoring Satgas Covid-19 Akan Jadi Rekomendasi DPRD

BAGIKAN
Para anggota dewan saat mengikuti rapat evaluasi hasil monitoring Satgas kepedulian Covid-19 di Ruang Serbaguna DPRD Mimika, Jumat kemarin. (SITI AMINAH/RADAR TIMIKA)

TIMIKA – Hasil monitoring Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 DPRD selama dua pekan ini, dipastikan menjadi rekomendasi dari dewan untuk Pemda Kabupaten Mimika dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (TGTPP) Covid-19 Kabupaten Mimika untuk ditindaklanjuti untuk menjadi program kerja penanganan di masa pandemi.

Dalam rapat evaluasi hasil monitoring Satgas Kepedulian Covid-19 DPRD Mimika, Jumat (22/5) di ruang rapat serbaguna, Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng mengatakan sesuai dengan hasil monitoring yang telah diikuti oleh tiga kelompok Satgas Kepedulian Covid-19 DPRD ke dinas-dinas, distrik, kelurahan sampai RSUD dan Puskesmas, didapati beragam informasi langsung yang didapat para anggota dewan.

Dikatakan Robby, dari anggaran yang besar digunakan oleh dinas, hal ini memang sangat wajar mengingat situasi sulit di tengah pandemi covid-19 ini membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit.

“Alokasi anggaran yang digunakan memang besar, namun ini memang sesuai dengan kebutuhan. Ada langkah-langkah lain yang bisa diberikan kepada pemerintah melalui rekomendasi kita dari hasil monitoring kepada mereka. Pada APBD Perubahan, kita bisa usulkan untuk kepentingan dinas dalam menangani covid-19 ini,” jelas Robby.

Dikatakannya, usulan hasil monitoring ini untuk akan dijadikan rekomendasi kepada Pemda Mimika dan Tim Gugus dalam upaya mencegah dan menangani penyebaran wabah covid-19 di Timika.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua 1, Yohanes Felix Helyanan. Menurutnya, hasil monitoring dari tiga kelompok ini akan dijadikan rekomendasi untuk tim gugus dan Pemda Mimika agar ditindaklanjuti.

“Hasil monitoring ini akan dijadikan rekomendasi untuk tim gugus dan pemerintah daerah agar ditindaklanjuti,” ujar Jhon Tie.

Sementara itu, dari hasil pemaparan Kelompok 1 Tim Satgas DPRD, yang diungkapkan Ketua kelompoknya secara langsung, Herman Gafur, mengatakan telah melakukan monitoring dengan Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Distrik Iwaka, Distrik Wania dan Distrik Mimika Baru.

Pada Dinas Kesehatan, dari anggaran yang disiapkan oleh tim gugus, baru 40 persen, masih ada sisa 60 persen anggaran yang tersedia. Sudah Rp 17 miliar anggaran yang digunakan.

“Jadi anggaran yang tersedia tidak usah dipikirkan. Kita juga harus fokus untuk masyarakat di Pomako, Mapurujaya agar tidak terjangkit corona virus,” ujar Herman.

Di RSUD, untuk pengoperasian berbagai alat medis memang harus dilakukan oleh tenaga teknis dari Jakarta. Untuk kebijakan realokasi anggaran dalam penanganan covid-19 oleh Pemda Mimika di RSUD, yang inti harus diperhatikan yakni pembangunan ruang isolasi, ruang perawat dan ruang dokter.

Untuk Dinas Kominfo ada Anggaran Rp 500 juta untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Mereka harap pengadaan mobil keliling karena selama ini mereka masih sewa mobil. Mereka juga merekomendasikan untuk tim cyber, agar kegiatan informasi soal covid-19 bisa diatur oleh Dinas Kominfo.

Pada Dinas Sosial, ternyata tidak dapat anggaran untuk penanggulangan covid-19 oleh Pemda. Namun anggaran dari Kemensos. Yang jadi catatan adalah kurangnya data yang valid. Maka, harus ada data yang valid. Penanggaran untuk data valid, harus melibatkan pihak RT sampai distrik.