oleh

Pasca Vonis 7 Terdakwa, Papua Tetap Kondusif

Termasuk di Mimika

TIMIKA – Situasi kamtibmas di Kabupaten Mimika pada Rabu (17/6) kemarin terpantau kondusif, khususnya setelah adanya putusan sidang perkara makar dengan terdakwa Buctar Tabuni dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK melalui Kabag Ops Polres Mimika, AKP Andyka Aer, SIK kepada Radar Timika, Rabu kemarin menjelaskan, meski tidak ada pergerakan massa yang dicurigai akan melaksanakan kegiatan demo, akan tetapi pihak aparat gabungan TNI dan Polri tetap disiagakan di beberapa titik.

Aparat Brimob saat berjaga di salah satu titik di Kota Timika, Rabu (17/6) kemarin.

“Sejauh ini aman dan kondusif, tidak ada kerumunan massa yang bertujuan demo atau orasi. Yang jelas personel masih standy by di Mako dan di beberapa titik,”jelasnya.

AKP Andyka juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika, agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan isu-isu yang sengaja disampaikan untuk mengganggu kamtibmas di Kabupaten Mimika.

“Kami yakin bahwa masyarakat sudah sangat dewasa untuk melihat hal yang positif, jadi harapan kami agar masyarakat beraktivitas seperti biasa saja,”pungkasnya.

Pada kesempatan terpisah, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH mengatakan, untuk wilayah Provinsi Papua atau Polda Papua, mengakui sebelum dilaksanakannya putusan pengadilan pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya mengimbau kepada masyarakat dibantu dengan para tokoh untuk bagaimana seluruh warga masyarakat Papua.

“Meskipun kita tahu bahwa respon dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Jayapura terhadap keputusan itu ada pro dan kontra tentu itu manusiawi dan hak daripada perorangan. Namun kami dari kepolisian sebagai mana kedua belah pihak ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” ujarnya.

Dikatakan Polda Papua tetap melaksanakan kegiatan kepolisian di seluruh tanah Papua. Hal ini jangan sampai nanti ketika ada putusan-putusan tidak sesuai dengan harapan masyarakat ini akan menimbulkan konflik baru atau memberikan permasalah baru di tanah Papua.

“Namun kita ketahui dari 7 terdakwa sudah mendapat putusan dari hakim pengadilan, namun demikian ini kan proses hukum belum final, kita lihat ada berapa terdakwa juga masih mikir-mikir terhadap putusan itu dan kemudian juga dari pihak penuntut dari Kejaksaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Papua, mengakui akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, namun kemungkinan besar akan melakukan banding, jika putusan Hakim, lebih rendah dari  tuntutan Jaksa. “Kemungkinan besar kami banding,  akan koordinasi (Dengan Kejaksaan Agung-red), masih pikir-pikir, waktunya 7 hari,” ujar Jaksa penuntut umum, Adrianus Tomana saat dihubungi Radar Sorong (grup Radar Timika).

Sementara itu, Pengadilan Negeri Balikpapan, pada Rabu (17/6) kemarin menjatuhkan vonis bagi tujuh pemuda Papua yang menjadi terdakwa perkara makar karena terlibat demonstrasi antirasisme di Surabaya pada 2019.

Majelis hakim memvonis para terdakwa 10 dan 11 bulan penjara. Vonis 10 bulan penjara dijatuhkan bagi para terdakwa yang berstatus mahasiswa. Mereka adalah mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cendrawasih Ferry Kombo dan tiga mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, yakni Alexander Gobay, Irwanus Uropmabin, dan Hengky Hilapok.

“Menyatakan terdakwa Irwanus Uropmabin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan,” demikian vonis hakim yang ditayangkan daring Rabu kemarin.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Irwanus 5 tahun penjara; Ferry Kombo, 10 tahun penjara; Alex Gobay, 10 tahun penjara; dan Hengky Hilapok, 5 tahun penjara.

Tiga terdakwa lainnya, Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Steven Itlay, dan Ketua Umum KNPB Agus Kossay masing-masing divonis 11 bulan penjara. Sebelumnya, mereka dituntut 17 tahun dan 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. (tns/tmp/rasor)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *