oleh

Kepolisian Ditantang Musnahkan Semua Lokasi Pembuatan Miras

TIMIKA – Pihak kepolisian ditantang untuk dapat memusnahkan semua lokasi pembuatan minuman keras (miras) di Timika. Walaupun pekan ini aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolda, Irjen Pol Paulus Waterpauw telah berhasil menggrebek lokasi pembuatan Miras di Distrik Mimika Timur, namun masyarakat berharap hal yang sama dilakukan untuk semua tempat pembuatan maupun penjualan Miras.

Hal itu diungkapkan oleh legislator PDIP, Karel Gwijangge di DPRD, Selasa (23/6).

Dikatakan Karel, upaya polisi yang telah berhasil memberantas tempat pembuatan Miras di Mimika Timur patut diapresiasi. Namun, masyarakat berharap bukan hanya miras jenis minuman lokal (milo) saja yang diberantas.

“Jangan hanya berantas milo saja tapi semua jenis minuman. Itu baru nanti rakyat jempol pak Kapolda ada hati untuk kami di Mimika,” ujar Karel.

Karel sendiri mengapresiasi pihak kepolisian, yang sudah memberantas salah satu tempat pembuatan dan penjualan Miras. Namun, operasi serupa sebutnya seharusnya dilaksanakan merata, kepada seluruh yang berkaitan dengan kegiatan yang sama.

Miras sebutnya, memang menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus kriminalitas dan masalah sosial di Timika.

Salah satu kerinduan masyarakat ungkap Anggota Komisi A ini adalah, menegakkan kembali Perda pelarangan Miras. Sampai hari ini, Perda ini belum dibatalkan dan belum dilaksanakan oleh pemerintah.

“Jadi harapan saya tidak salah kalau Kapolda dan jajarannya tangkap seluruh penjual miras. Gudang-gudangnya, tangkap dulu sekali-kali, bikin gebrakan itu yang besar. Bikin sekalian, karena ini (Miras) salah satu penyebab kriminalitas di Timika,” tegas Karel.

Lanjutnya, untuk Perda pelarangan penjualan miras sendiri sudah disahkan oleh DPRD periode 1999-2004. Miras golongan A memang diizinkan karena mengandung kadar alkohol yang masih rendah. Sementara jenis miras yang berkadar 0,5 persen dilarang peredarannya. Perda ini direvisi kemudian pada tahun 2007.

Dikatakan Karel, melihat adanya pergerakan masyarakat di tahun setelah Perda pelarangan Miras ini direvisi, banyak terjadi kasus peperangan yang melibatkan antar kelompok masyarakat yang diakibatkan oleh Miras. Untuk itulah, masyarakat mendesak untuk dibuat Perda Nomor 17 Tahun 2007. Dalam Perda ini berisi pelarangan total baik penjualan maupun konsumsi Miras.

Namun, eksekutif kata Karel belum melaksanakan Perda tersebut hingga hari ini. Sebaliknya, ada sejumlah tempat yang diizinkan oleh pemerintah untuk penjualan Miras. Padahal, jika melihat Perda Miras, belum ada petunjuk untuk penjualan.

“Rakyat punya kerinduan agar Perda Miras ini ditegakkan kembali, karena sampai hari ini belum dicabut atau dibatalkan. Jadi pemerintah harus laksanakan,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *