oleh

Pemutakhiran DPT Butuh Dukungan Anggaran

TIMIKA – Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng mengatakan poin penting yang harus dilakukan adalah adanya dana pendukung untuk pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Mimika. Namun, untuk hal itu belum bisa dipastikan realisasinya. Namun, diharapkan agar semua pihak terkait tetap berusaha untuk kepentingan pemutakhiran data ini.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Mimika, Jumat (26/6).

Dikatakan Robby, hal penting yang digaris bawahi dalam RDP ini adalah berkaitan dengan jumlah penduduk Mimika. Apalagi tahun ini adalah tahun sensus penduduk, sehingga Disdukcapil perlu mencatat supaya mulai bulan Januari tahun 2021, sensus penduduk di Mimika harus lebih meningkat. Sebab, sensus penduduk akan ditunggu sepuluh tahun kemudian. Pencapaian di 2021 akan menjadi tolak ukur untuk jumlah penduduk secara Nasional.

Untuk itu, diharapkan di tahun 2021, jumlah penduduk Mimika yang terdaftar bisa mencapai 410.000 dibandingkan dengan yang ada saat ini yaitu 310.000.

Untuk yang berkaitan dengan teknis data kependudukan dikembalikan ke dinas terkait yang mengetahui kendalanya. Jika memang kendala ini harus dijadikan Perda, maka dinas teknis harus mempersiapkan rancangannya untuk diajukan, sehingga bisa dibahas bersamaan dengan non APBD setelah sensus penduduk di tahun 2021.

KPU dan Bawaslu diharapkan serius mendata pemilih pemula. Sebab, secara pasti data pemula itu akan meningkat di setiap tahunnya dan mempunyai hak untuk memilih.

“Ini diharapkan ini jadi catatan supaya ada penambahan yang ada saat ini. Itu juga jadi tolak ukur untuk penambahan kursi dewan termasuk pemekaran kota, kabupaten ataupun provinsi,” jelasnya.

Untuk data pemula menurut dia, perlu dimasukan dalam RKA Disdukcapil serta harus memiliki tim khusus bersama KPU dan Bawaslu agar melaksanakan pendataan data pemula.

Selanjutnya sebagai instansi vertikal, diharapkan melalui sekretaris masing-masing KPU dan Bawaslu menyusun kebutuhannya guna diakomodir dalam dana hibah dan diserahkan ke Sekda dan hasilnya pun dilaporkan ke DPRD.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD, Aleks Tsenawatme mengatakan bahwa dari tahapan ke tahapan, DPT di Mimika tidak stabil atau naik turun, sehingga data di tahun 2019 hingga 2020 terus menunjukan perbedaan yang signifikan.

Terkait dengan hal ini menurut dia, sangat setuju aga KPU dan Bawaslu membentuk satu panitia khusus yang disebut PPD dengan fungsi turunannya hingga ke PPS guna pemutakhiran data di tingkat distrik hingga kampung.

Wakil Ketua II DPRD, Yohanes Felix Helyanan mengingatkan ini sebagai pertemuan awal, maka perlu dipertimbangkan secara bersama terkait kendala apa yang dihadapi oleh KPU, Bawaslu dan Disdukcapil.

“Yang hasil rapat ini jadi catatan kita agar saat pembahasannya nanti, kita betul-betul dorong, sehingga penyelenggara pemutakhiran data penduduk ini betul-betul difasilitasi guna menghasilkan sesuatu yang maksimal dan sesuai harapan kita bersama. Kita tahu mutakhir data ini bukan hanya untuk Pemilu saja, tapi untuk keperluan lain ke depannya yang terkait dengan pelayanan dan pembangunan,” papar Jhon Tie.

Di kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Mimika, Yonas Yanampa mengakui pada pada Pemilu 2019 lalu banyak ditemukan warga tidak terdaftar di DPT, sehingga pada pelaksanaan Hari H di TPS banyak warga yang tak bisa menyalurkan hak politiknya karena tidak terdaftar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *