oleh

Anggota Dewan Dukung Masyarakat Iwaka Gugat PT PAL

TIMIKA – Langkah dari masyarakat pemilik ulayat di Distrik Iwaka dan sekitarnya untuk melakukan gugatan di pengadilan kepada PT Pusaka Argo Lestari (PAL), didukung oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Mimika.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, M Nurman S Karupukaro kepada Radar Timika, Senin (29/6) di ruang kerjanya, mengatakan masyarakat Iwaka sudah menginformasikan operasional PT PAL yang sudah mulai tidak aktif sejak Juni dan kemungkinan besar masih akan terus berlangsung hingga Desember 2020.

Sejumlah permasalahan yang terjadi di PT PAL sebut Nurman, sudah berlangsung sejak 8 tahun lalu yang membuka lahan di Iwaka, Kamora dan Kokonao.

Dewan kata Nurman, sudah beberapa kali mengingatkan agar PT PAL membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Tetapi sampai saat ini pabrik pengolahan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) tidak terjadi. Padahal kelapa sawit sudah empat tahun berproduksi atau berbuah.

“Sampai saat ini tidak ada niat baik dari PT PAL itu sendiri untuk mau membangun pabrik minyak kelapa sawit, di sini kita bertanya apakah mereka sudah menjalankan programnya dengan baik atau tidak, ternyata tidak,” jelas Nurman.

Menurutnya, sejak kelapa sawit berbuah, maka sudah harus ada pabrik pengolahan minyak sesuai dengan perjanjian. Sejak membuat HGU, maka seharusnya sudah memberikan plasma kepada masyarakat. Jadi, perjanjian kerja sama antara PT PAL dan koperasi masyarakat sekitar banyak melanggar izin.

Dimana, disebutkan jika penjualan kelapa sawit kapital tidak meminta izin tertulis kepada koperasi masyarakat di Iwaka. PT PAL juga sudah menelantarkan kebun plasma. PT PAL juga tidak memberikan penjelasan biaya pembuatan kebun plasma kepada masyarakat setempat. Seharusnya produksi minyak kelapa sawit juga sudah berproduksi sejak empat tahun lalu. PT PAL juga belum mengkonvensi pinjaman kepada masyarakat setempat

Melihat masalah ini, Bupati kata Nurman, diharapkan dapat menempuh langkah-langkah hukum maupun aturan ditegakkan kepada PT PAL. Sampai saat ini, dewan juga belum mengetahui siapa pimpinan PT PAL ini.

“Dengan bukti-bukti konkrit ini kita bisa lihat kalau PT PAL ini sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran perjanjian yang sudah tertera dalam pasal, kita minta kejelasan, sekarang karyawan banyak yang sudah dirumahkan, panen ada, tapi tidak ada produksi, sebaiknya Bupati ambil langkah hukum,” jelasnya.

Ditambahkannya, dewan sangat mendukung langkah masyarakat Iwaka yang sudah memulai mengambil jalur hukum dengan mensomasi PT PAL untuk menuntut hak-hak mereka (masyarakat). Dengan mengambil langkah tegas yakni menutup operasional PT PAL, maka akan membuka kesempatan kepada investor lain untuk menjalankan kegiatan perkebunan di Iwaka yang nantinya akan bekerja sama dengan Pemda melalui Perusahaan Daerah (Perusda).

“PT PAL tidak memberikan banyak kontribusi untuk kita. Bayangkan saja kalau 8 meter tinggi 2 atau 3 meter, membuat jalan, ini kan ada retribusinya, ini mereka masih lalai, kita harapkan supaya ambil tindakan tegas, untuk segera menutup PT PAL,” imbuhnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *