oleh

Validasi Data Masyarakat Penerima Bantuan Perlu Dilakukan Kembali

TIMIKA – Pemda Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) disarankan untuk memvalidasi data penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa (DD). Dengan validasi data, maka kedepannya masyarakat penerima bantuan akan tepat sasaran. Bukan saja untuk kepentingan pemberian bantuan di tengah pandemi Covid-19, namun untuk kepentingan penyaluran bantuan lainnya. Hal itu terungkap dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi A DPRD ke DPMK, Senin (29/6).

Ketua Komisi A, Daud Bunga mengatakan pihaknya melakukan Kunker ini guna melakukan pengawasan tentang bantuan penanganan Covid-19 selama ini yang melekat di DPMK, terutama dengan menggunakan Dana Desa. Dari hasil pemaparaan Kadis DPMK, sudah berjalan dengan maksimal walaupun terkendala masalah transportasi khususnya di pesisir dan pedalaman.

“Kami di Komisi A mengecek langsung supaya bantuan ini tiba pada sasaran, terutama keluarga penerima manfaat,” ujar Daud.

Ada 7 jenis bantuan kata Daud selama masa pandemi yang dilakukan, yakni yang bersumber dari APBN dan APBD. Yang melekat pada DPMK adalah penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam kesempatan ini juga pihaknya berbicara soal ruang lingkup tugas DPMK. Dimana ada beberapa hal soal kinerja kepala-kepala kampung dan ketua-ketua RT. Dengan visi dan misi Bupati, maka kata Daud semua perangkat pemerintahan harus punya tekad yang sama untuk melaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Sementara untuk proses pendataan keluarga penerima manfaat sendiri menurutnya memang masih perlu waktu untuk memfinalkannya, agar benar data ini akurat. Diakuinya juga memang semestinya keluarga penerima manfaat yang menerima, namun tidak mendapatkan bantuan.

“Tadi kita dorong agar data ini segera divalidasi, supaya betul data ini akurat,” ungkap Daud.

Dijelaskan Daud, dana untuk masyarakat yang menggunakan Dana Desa ini memang tidak bisa berjalan sendiri. DPMK disarankan agar tidak jalan sendiri, namun membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan kepala kampung, RT-RT, distrik.

“Kami sarankan agar dalam kegiatan itu agar dinas tidak jalan sendiri, koordinasi dengan kepala kampung, RT-RT dan distrik agar ini berjalan struktural,” jelasnya.

Ditambahkan Daud, untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, maka masalah pendataan penerima harus dilakukan ulang.

“Supaya tidak simpang siur maka harus ada validasi data, karena ini akan terus kita pakai, setiap tahun kan ada perubahan, satu tahun saja yang lalu sudah jelas ada perubahan, maka validasi ini kita dorong supaya tidak ada permasalahan terus yang sama,” imbuh Daud.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *