oleh

Afirmasi Pendidikan Yang Menjulang dan Yang Kandas

RIBUAN mahasiswa Papua telah dikirim ke berbagai kampus dalam dan luar negeri. Banyak dari mereka mengukir prestasi tinggi. Namun, angka partisipasi pendidikan di Papua masih rendah. Masalah politik jadi bebannya.

Corvallis hanya sebuah kota kecil dengan penduduk sekitar 55 ribu di Oregon Amerika Serikat (AS). Di kota itu terdapat  kampus  ternama, Oregon State University. Di pingiran kota, pada  sebuah komplek apartemen apik bercat abu-abu muda dan berlantai tiga, beberapa anak muda Papua tinggal. Mereka adalah mahasiswa Oregon State University.

Satu dari mereka ialah Manuel Haselo, mahasiswa geologi. Alumnus SMAN 1 Jayapura tahun 2013 itu mendapatkan beasiswa Otsus (Otonomi Khusus) dari Pemprov Papua. Setelah dipaksa stay at home dan work frome home selama hampir dua bulan akibat pandemi Covid-19, Manuel sudah bisa kembali beraktivitas di kampusnya yang elok. ‘’Puji Tuhan, teman-teman di sini semuanya sehat,” ujar Manuel, Ketua IMAPA (Ikatan Mahasiswa Papua) di AS dan Kanada itu.

Seperti kota lain di Amerika, Corvallis pun diserang Covid-19, tapi ringan. Hanya 0,1 persen warga yang terpapar virus, jauh dari angka rata-rata nasional AS yang mencapai 0,7 persen. Corvallis cukup aman. Dengan melihat situasi di AS, Manuel pun beberapa waktu lalu  menyampaikan dukungan terbuka atas kebijakan Pemprov Papua yang menutup seluruh pintu pelabuhan dan bandaranya, serta membatasi pergerakan orang dalam rangka PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

“Menurut kami kebijakan yang dibuat Pemprov Papua itu merupakan keputusan yang tepat dan harus didukung. Tujuannya  jelas, untuk mencegah agar Covid-19 ini tidak menyebar ke Papua,” ujar Manuel Heselo seperti dikutip media jubi.co.id. “Ada pepatah ‘prevention is better than cure’. Artinya, mencegah lebih baik dari pada mengobati,’’ ia menambahkan.

Manuel Haselo adalah salah satu pemuda Papua yang beruntung bisa memanfaatkan bea siswa Otsus untuk pendidikan di luar negeri. Setiap tahun Pemprov Papua, juga Pemprov Papua Barat, mengirim pemuda-pemudinya ke berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan anggaran Otsus. Pada tahun 2019 lalu tercatat ada 600 mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di 17 negara, mulai dari Australia, New Zealand, Korea, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Rusia dan Eropa Barat.

Di AS-Kanada sendiri kini ada 125 mahasiswa asal Papua, dari jenjang S1, S2 dan S3. Kiprah anak-anak Papua itu tak bisa dipandang sebelah mata. Tahun 2019 lalu, Sherina Fernanda Msen meraih predikat magna cumlaude di program studi akutansi dan manajemen bisnis di Unversitas Kristen Corban di Kota Salem, Oregon, 60 km dari Corvallis.

Di tempat dan waktu  yang sama Yafeth Werijo, mahasiswa linguistik, dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Sementara itu, lima putra Papua  lain lulus dengan nilai menjulang,  membanggakan. Wisuda mereka disaksikan Gubernur Lukas Enembe dan sejumlah  pejabat Pemprov Papua, Mei 2019.

Sepanjang 2011-2019, 60 anak  Papua telah menjalani (sebagian besar telah menamatkan) studinya di Corban University. Belum lagi yang ke Rhode Island di pantai Timur AS. Dua pekan usai acara wisuda di Corban University, 12 mahasiswa Papua diinagurasi di Rhode Island  University. Tiga di antara mereka meraih nilai bagus dan berhasil meraih beasiswa Pemerintah AS untuk melanjutkan studi S2 mereka di sejumlah universitas.

Di Jerman, saat ini ada 10 mahasiswa Papua yang mendapat beasiswa otonomi khusus. Untuk ukuran rate beasiswa, dukungan Pemprov Papua itu relatif besar. Untuk mahasiswa tingkat  S-1 Euro 1.500, S-2 Euro 1.750 dan Euro 2000 (sekitar Rp. 27 juta) bagi mahasiswa S-3. Itu untuk biaya hidup dan asuransi kesehatan. Bantuan living cost sebesar itu lebih tinggi daripada  beasiswa umumnya, bahkan yang dari lembaga-lembaga internasional.

Biaya kuliah ada alokasi anggaran lain lagi. Sebagian dari  universitas  tujuan di luar negeri itu langsung menagih biaya kuliah ke Pemprov Papua. Corban University di Salem misalnya, punya perjanjian resmi menerima 7-8 mahasiswa Papua setiap tahunnya. Biaya kuliah langsung dibayar kantor Gubernur.

Sarjana cum laude Sherina Fernanda Msen sudah kembali ke tanah kelahiran dan telah bekerja pula di lingkungan Pemprov Papua. Begitu pula banyak alumni lainnya dari dalam dan luar negeri. Misi masih akan belanjut.

Menganisipasi sebagian yang dikirim telah menyelesaikan studinya, maka Pemprov telah melakukan seleksi pertengahan tahun 2019 lalu, guna dipersiapkan masuk ke universitas tahun 2020 ini. Perlu ada persiapan selama setahun agar para calon mahasiswa itu bisa beradaptasi dengan baik di tempat baru. Persiapan tersebut menyangkut orientasi budaya, bahasa dan kemampuan akademik.

Dari seleksi tahun 2019 lalu itu, ada 425 siswa SMA yang dinyatakan lulus dan meraih beasiswa Otsus. Hampir seluruhnya anak-anak asli Papua. Dari jumlah itu 161 diproyeksikan menempuh pendidikan di luar negeri dan 264 lainnya di perguruan tinggi di dalam negeri, di Jawa-Bali, Sulawesi atau Maluku.

Bantuan biaya pendidikan berupa pengiriman mahasiswa keluar daerah, sebenarnya sudah dilakukan  sejak puluhan tahun lalu oleh Pemerintah Provinsi Papua (dulu Irian Jaya). Program bantuan ini lantas menjadi masif di era reformasi, yakni setelah berlaku UU Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun 2001. Tersedia anggaran untuk kebijakan  percepatan pendidikan. Sumbernya adalah dana  Otsus Pemprov, Pemkot dan Pemkab, yang memang  diprioritaskan bagi  sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat dan infrastruktur.

Tidak heran bila pada tahun 2019, Pemprov Papua bisa membiayai 600 pemuda belajar di luar negeri dan 500 pemuda lainnya di berbagai kota, terutama di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Pada saat yang sama Pemprov Papua Barat mengirim 100 orang keluar negeri dan beberapa ratus lain ke Jawa. Sejumlah pemerintah  kota dan kabupaten juga melakukan hal serupa. Maka, ribuan pemuda Papua belajar di berbagai perguruan tinggi atas biaya negara.

Pembiayaan Pusat

Dari dana otsus itu, sekitar 20 persen dialokasi ke bidang pendidikan. Maka, bila tahun 2020 ini dana Otsus bagi Papua dan Papua Barat mencapai  Rp 8,3 Triliun, setidaknya ada uang Rp. 2,075 Triliun di tangan Pemprov Papua dan Papua Barat dan jajaran Pemkot-Pemkabnya, untuk program pendidikan yang bersifat khusus, termasuk pembiayaan mahasiswa..

Untuk kegiatan pendidikan yang sifatnya reguler ada pembiayaan rutin dari APBD dan APBD. Dana dari APBD untuk pendidikan dasar dan menengah (PAUD, SD dan SMP), sedangkan APBN untuk pembiayaan pendidikan menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi (PT). Untuk pengembangan sarana pendidikan masih bisa mengajukan ke proposal ke Kementerin PUPR, Pertanian, Kesehatan atau yang lain.

Dukungan bagi mahasiswa Papua tidak hanya dari kantung dana Otsus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) punya program Afirmasi Pendidikan Tinggi yang dibagi ke seluruh daerah yang termasuk 3-T (terluar, tertinggal dan terdepan), termasuk Papua dan Papua Barat.

Bantuan ini bukan tergolong beasiswa, karena penerima tak disyaratkan berprestasi tinggi. Syaratnya ialah mahasiswa yang punya kemampuan akademis sedang (setidaknya), kondisi  ekonomi lemah, dan mengambil program studi di jurusan atau fakultas  dengan akreditasi setidaknya B. Bantuannya untuk afirmasi pendidikan tinggi itu Rp. 6 juta per semester. Rinciannya Rp. 3,6 juta untuk living cost dan Rp. 2,4 juta lainnya untuk biaya kuliah.

Di Provinsi ada 4.300 mahasiswa menerima bantuan  afirmasi ini, dan sekitar 1.000 lain di Papua Barat. Jumlah itu dua kali lipat besarnya dibanding 2015. Mulai 2020 ini bantuan afirmasi akan dilebur dalam program Indonesia Pintar, dan diberikan sebagai KIP (Kantu Indonesia Pintar) Kuliah.

Bukan Jalan Tol

Bermacam bantuan yang mendorong program pendidikan itu adalah langkah nyata pemerintah untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa. Bidang pendidikan harus menjadi dunia terbuka, inklusif dan mudah diakses. Di Provinsi Papua akses pendidikan masih belum merata.

Dengan variasi yang lebar pada kabupaten-kota, angka partisipasi pendidikan (murni) di Provinsi Papua baru mencapai 79% di tingkat  SD, 57% pada tingkat SMP, dan 44% untuk SMA atau sederajat. Di Papua Barat lebih baik dan merata, dengan rata-rata 93% untuk anak usia SD, 68% SMP, dan 44% SMA (BPS, 2019).

Khusus di Provinsi Papua, kenaikan angka partisipasi pendidikan untuk SMP dan SMA berjalan alot dan  lambat, terutama di daerah pedalaman yang alamnya bergunung-gunung. Di sana banyak sekolah yang kekurangan pengajar. Guru baru sulit didatangkan, karena sering menjadi sasaran kekerasan kelompok bersenjata yang beroperasi di hutan-hutan.

Partisipasi pendidikan di perguruan tinggi tentu lebih rendah lagi. Menurut  catatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)  Wilayah XIV Papua  dan Papua Barat, dari sekitar 450 ribu anak muda usia kuliah di kedua provinsi, hanya 45.000 yang bisa  menikmati bangku perguruan tinggi. Mereka tersebar  di 60 perguruan tinggi yang sebagian besar swasta (PTS).

Bantuan negara melalui dana Otsus yang disalurkan melalui pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, serta dana rutin lewat APBD, APBD dan program khusus seperti KIP serta afirmasi pendidikan, ternyata bukan jalan tol yang membuat roda pendidikan di Papua dan Papua Barat bisa menggelinding kencang tanpa hambatan. Masih banyak masalah di sana-sini.

Mahasiswa yang dikirim ke luar negeri atau ke kota-kota besar di Indonesia belum semuanya berhasil. Acap kali terjadi keterlambatan pengiriman uang yang menyebabkan kegiatan akademik mahasiswa terganggu. Urusan politik juga sering membuat mahasiswa pengguna uang negara itu (terutama yang menempuh pendidikan di Jawa) harus kandas, putus kuliah di tengah jalan.

Di Papua dan Papua Barat sendiri ada sekitar 60 PTS (perguruan tinggi swasta) yang kekurangan dosen sampai 700 orang. Rasio dosen – mahasiswa jomplang.

Para sarjana S-2 dan S-3 lulusan dalam dan luar negeri yang telah kembali ke Papua, tidak serta merta mau menjadi dosen di PTS yang rata-rata terbatas kemampuan finansialnya itu. Sementara, para  PTS itu merana menunggu mahasiswa berkantung tebal tak kunjung datang. Tapi, pada bagian ini problem sudah bukan khas Papua dan Papua Barat lagi. Bagian Indonesia yang lain mengalami masalah serupa.

Papua telah menjadi kawasan bebas, terbuka, inklusif. Tak ada diskriminasi, melainkan afirmasi  dengan memprioritaskan peluang pendidikan bagi anak-anak asli Papua, yang banyak di antaranya terbukti bisa meraih prestasi tinggi. Jelas, mereka bisa menjadi lokomotif bagi percepatan pembangunan pendidikan di seantero Papua.

Kereta pendidikan tak bisa jalan sendiri. Bidang kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik perlu berjalan beriringan. Kalau tidak, satu akan menjadi beban yang lain, dan kereta akan berjalan lambat. Pada kasus Papua, urusan politik sering jadi beban bagi sektor pendidikan. Sementara, setelah 20 tahun berjalan, sesuai perintah undang-undang, dana otonomi khusus akan berakhir di tahun 2023. (*/adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *