oleh

DPRD Gelar Rapat Pra Pembahasan Raperda RPJMD 2020-2024

TIMIKA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mimika, menggelar rapat pra pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Non APBD) Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Mimika Tahun 2020-2024.

Rapat ini dipimpin Ketua Bapemperda, Karel Gwijangge dan dihadiri Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Septinus Timang serta Kepala Subag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Mimika, Yulens Mirino.

Berdasarkan pantauan Radar Timika, Rabu (1/7) dalam rapat yang digelar di Horel Horison ini, sejumlah dewan selaku anggota Bapemperda mengajukan berbagai usulan dan didominasi dengan persoalan pembangunan agar lebih fokus di daerah terpencil atau di kampung-kampung. Usulan ini disampaikan lantaran selama ini pembangunan yang dilakukan terkesan hanya difokuskan dalam wilayah kota.

Selain itu, juga mengusulkan agar Pemkab serius menyelesaikan persoalan pencaplokan wilayah Mimika oleh sejumlah Kabupaten Tetangga.

Ketua Bapemperda, Karel Gwijangge, Rabu (1/7/2020) menjelaskan bahwa materi RPJMD yang dibahas ini  merupakan pembahasan awal guna mensingkronkan usualan yang ada dalam materi RPJMD itu sendiri.

Adapun usulan-usulan dari setiap anggota Bapemperda ini akan disampaikan dalam pandangan umum fraksi di DPRD setelah paripurna penyerahan materi RPJMD dari Pemkab Mimika Ke DPRD. Dalam pandangan fraksi, nantinya setiap anggota fraksi akan sampikan saran, pendapat dan usulan sesuai masing-masing fraksi.

“Sesuai jadwal di DPRD, dimana tanggal 29 Juni sampai 3 Juli itu kita laksanakan rapat non APBD terkait materi RPJMD tahun 2020-2024. Rapat ini semestinya dilakukan enam bulan lalu setelah Bupati dilantik, tapi karena meterinya baru dimasukkan sekarang, makanya kami maksimalkan,” jelasnya.

Rapat pra pembahasan ini semestinya dihadiri oleh tim ahli dan akademisi yang membuat kajian. Namun, dengan situasi Covid-19, makan aktivitas penerbangan pun terhambat dan hanya bisa dilaksanakan oleh Bapemperda, Bappeda dan Bagian Hukum.

“Pra pembahasan telah kita laksanakan, untuk paripurnnya akan disesuaikan nanti,” jelasnya.

Yang diharapkan dalam RPJMD untuk lima tahun ke depan adalah harus pro rakyat dan tidak saja memperbanyak program dalam kota seperti Distrik Mimika Baru, Iwaka, Kuala Kencana. Sedangkan di Kwamki Lama dan Mimika Timur serta yang di pedalaman tidak diperhatikan.

“Banyak anggota Bapemperda yang usulkan hal itu. Intinya supaya lebih pro rakyat dan pemerataan pembangunan seperti program Presiden membangun Indonesia dari pesisir,” ujarnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *