oleh

Intelektual Kamoro Sayangkan Keterwakilan Calon Anggota DPRP

Hanya Satu Orang dari Kabupaten Mimika

TIMIKA – Tokoh Intelektual Kamoro, Leonardus Tumuka menyayangkan jika dalam proses pemilihan calon 14 Kursi Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Papua periode 2019-2024 hanya terdapat satu nama dari Kabupaten Mimika.

Leornardus Tumuka saat dijumpai Radar Timika, Kamis (2/7) di hotel dan resto 66 Cenderawasih mengatakan, pihaknya menyayangkan jika dalam kursi DPRP keterwakilan masyarakat adat hanya ada satu orang saja. Keterwakilan masyarakat adat yang akan mengikuti pencalonan anggota DPRP hanya dari Suku Amungme. Sementara dari Suku Kamoro tidak ada.

Menurutnya, belum adanya keterwakilan masyarakat adat dari Suku Kamoro di pencalonan anggota DPRP ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Apakah karena belum adanya ketertarikan di bidang politik ataupun belum mempunyai pergerakan untuk mengakses bidang politik ini yang memicu ketidakterwakilan Kamoro pada lembaga ini.

Lanjut Leonardus, belum adanya keterwakilan masyarakat adat Kamoro bukan saja terjadi di tingkat DPRP saja, namun di DPRD juga. “Ini artinya ada yang keliru dalam proses politik ini,” ujarnya.

Untuk Kabupaten Mimika sendiri sebutnya sebenarnya tidak relevan apabila digabungkan ke wilayah adat Meepago karena karakter atau kultur yang berbeda. Masyarakat adat Kamoro dan secara umum di Mimika ini menurutnya tidaklah cocok apabila bergabung dalam wilayah adat Meepago karena jika dibandingkan karakter masyarakatnya, tidak begitu banyak melakukan penekanan apalagi proses pembentukan wilayah adat, tokoh adat dan perwakilan masyarakat Timika tidak dilibatkan dalam penentuannya.

“Saya harap itu bisa dirubah agar hak-hak di wilayah pesisir itu bisa diakomodir, kalau tidak ya akan seperti ini, dan sungguh sangat disayangkan kalau sampai proses ini dari Timika hanya satu, jangan sampai dari wilayah lain ada yang mengambil hak-hak dari Timika,” jelasnya.

Untuk ke depannya ungkap Leonardus, sedini mungkin harus sudah dibangun komunikasi yang baik mulai dari tingkat bawah, yakni lembaga adat, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda. Beberapa pihak terkait dari Suku Kamoro ini menurutnya, perlu merapatkan barisan untuk memastikan bahwa hak-hak politik untuk legislatif baik di daerah maupun provinsi bisa diperoleh.

“Artinya itu persatuan itu lebih penting dari pada individu per individu, itu perlu mobilisasi dalam konteks mengkomunikasikan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan sejak sekarang, jangan tunggu sudah keluar hasilnya baru kita bersuara, tapi harus disiapkan dari sekarang siapa kandidat itu, edukasi politik, menjalankan, hasilnya keberpihakan harus bagaimana, jadi itu tidak instan,” ungkapnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *