oleh

Masyarakat Pemilik Ulayat Kampung Iwaka Serahkan Aspirasi ke DPRD

TIMIKA – Masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat Kampung Iwaka, Distrik Iwaka akhirnya menyampaikan aspirasi terkait tuntutan kepada PT Pusaka Agro Lestari (PAL) kepada pihak DPRD, Jumat (3/7). Aspirasi tersebut diterima Ketua Fraksi Partai Gerindra, M Nurman S Karupkaro di ruang kerjanya.

Nurman menyebutkan aspirasi dari masyarakat Iwaka in berisi lima poin tuntutan terhadap PT PAL, yakni selama 8 tahun masyarakat Kampung Iwaka, telah menunggu realisasi isi perjanjian yang disepakati bersama, seperti pembangunan pabrik maupun pembagian uang plasma.

PT PAL juga dianggap telah menelantarkan kebun plasma milik masyarakat dan hanya memberikan upah 50 persen lantaran karyawan dirumahkan. Apalagi saat ini juga kegiatan di lapangan berhenti total.

DPRD sebut Nurman, diharapkan dapat meneruskan aspirasi pemilik hak ulayat Kampung Iwaka dengan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Mimika agar menutup PT PAL dan mengembalikan tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada masyarakat.

Masyarakat Kampung Iwaka juga meminta DPRD Mimika beserta pihak terkait untuk menghitung kerugian pemilik hak ulayat, daerah dan negara baik materil ataupun non materil, seperti rotan, pohon/kayu yang sudah ditebang hingga galian C.

Selanjutnya, PT PAL juga diminta memulangkan salah satu petinggi di perusahaan tersebut karena dinilai gagal merealisasikan isi perjanjian bersama yang dibuat pada tahun 2013. Sementara itu, yang merupakan orang PT PAL tidak meninggalkan area perusahaan hingga tuntutan pemilik hak ulayat diterima, karena yang bersangkutan telah memberikan janji-janji sejak awal pembukaan lokasi PT PAL pada tahun 2012.

Dalam tuntuntan tersebut, PT PAL diminta untuk menghadirkan pimpinan tertingginya yang ditunjuk untuk mengambil keputusan atas tuntutan yang disampaikan pemilik hak ulayat sehubungan telah 8 tahun isi perjanjian belum dipenuhi.

Ratna Kanereyau selaku perwakilan pemilik hak ulayat Kampung Iwaka mengharapkan jika PT PAL tidak bisa bertanggungjawab serta tidak bisa menjawab permohonan masyarakat yang tertuang dalam perjanjian, maka masyarakat dari empat kampung sebagai pemilik hak ulayat meminta aset yang ada dapat dikembalikan kepada pemilik hak ulayat.

“Kami berharap kalau memang PT PAL tidak bisa bertanggungjawab, tidak bisa jawab kami punya permohonan ini, mereka punya perjanjian ini, kami empat kampung minta dikembalikan aset-aset ke pemilik hak ulayat,” ujar Ratna.

Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Mimika berisi penjelasan yang merujuk pada surat perjanjian antara masyarakat pemilik hak ulayat Kampung Iwaka diwakili Koperasi Buh Bau Yamane dengan PT PAL bernomor 0764/HR-GA/PT.PAL/IV/2013 tahun 2013, dan surat nomor 001-SPK/KOP-BBY/IWK-KK/IV/2013 tahun 2013.

Sementara itu, Nurman Karupukaro  mengatakan ia telah mempelajari kasus PT PAL. Di mana menurutnya, PT PAL telah mengabaikan beberapa perjanjian dalam kontrak, baik itu kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.

Melihat permasalahan ini, kata Nurman DPRD segera bertindak menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikan. Ia juga sudah melaporkan masalah ini langsung kepada Ketua DPRD.

DPRD jelas Nurman, siap membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah kasus PT PAL. Di mana, kerugian negara dan kerugian Kabupaten Mimika serta masyarakat ini cukup besar.  (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *