oleh

Selesaikan Permasalahan di PT PAL, DPRD akan Bentuk Pansus

TIMIKA – Persoalan PT Pusaka Agro Lestari (PAL) harus ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) atapun Panitia Khusus (Pansus). Untuk membentuk Panja atau Pansus ini juga memerlukan anggaran. Maka, akan dilihat lagi apakah ada pos anggaran untuk pembentukan ini. Jika belum ada pos anggarannya, maka akan dikoordinasikan kembali dengan Setwan DPRD.

“Kalau memang tidak ada (pos anggaran) untuk bentuk Panja atau Pansus untuk penanganan PT PAL, maka kita akan laksanakan pada perubahan anggaran, kalau ada anggaran kita tetap akan jalan untuk bentuk Pansus itu,” ujar Robby.

Ia mengatakan, untuk membentuk Pansus adalah guna melihat sisi legalitas adanya operasional oleh PT PAL. Sementara untuk menghentikan operasional dan kegiatan oleh PT PAL, kata Robby harus dilihat atau ditemukan oleh tim yang sudah terbentuk melalui dasar Pansus tadi. Namun, apabila dilihat dari ijin operasionalnya sendiri memang dinyatakan untuk kegiatan penanaman kelapa sawit dan akan mendirikan pabrik pengolahannya, belum dilaksanakan.

“Tujuan mereka (PT PAL) untuk menanam kelapa sawit dan menebang pohon-pohon, itu nanti akan dilihat juga, dalam ijinnya itu sudah dilakukan tidak? Kalau memang tidak, bisa dibawa ke ranah pidana,” ungkap Robby.

Untuk menyelesaikan kasus PT PAL ini menurutnya bukan semata-mata tugas dari legislatif saja, melainkan peranan dari semua pihak terkait. Mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat bersama Lemasa dan Lemasko harus bersama-sama melihat masalah yang sudah merugikan masyarakat setempat.

“Perlu adanya keterlibatan semua pihak, tetapi bagaimanapun kita harus melawan itu, bahkan mereka mencaplok tanah-tanah yang ada sampai di SP 2, jadi keseluruhan itu ada 36 hektare, jadi yang sudah dikerjakan 12 hektare, secara pasti akan dikerjakan oleh Pansus,” ungkap Robby.

Senada dengan hal itu, Ketua Bapenperda, Karel Gwijangge mengatakan di Mimika ada dusun-dusun yang sudah diketahui batasannya oleh masyarakat. Bila melihat masalah yang ditimbulkan oleh PT PAL ini, masyarakat Iwaka memang sangat dirugikan. Dengan kontrak perjanjian bersama PT PAL ini, masyarakat Iwaka merasa tertipu. Mereka merasa bahwa dengan kondisi saat ini, kebun sawit sudah tidak terurus dan pegawai dipecat, maka masyarakat memang sangat dirugikan.

“Sama sekali keberadaan PT PAL di sana itu tidak menguntungkan, secara tegas DPR akan tindaklanjuti,” ujar Karel.

Lanjutnya, pihaknya akan membentuk Panja atau Pansus karena PT PAL tidak menepati janji dalam kesepakatan bersama masyarakat, padahal kegiatan penebangan pohon untuk. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit sedang berjalan terus menerus. Hutan yang terus ditebang dan hasil panen kelapa sawit tidak juga diolah kata Karel menyebabkan masyarakat sangat dirugikan.

Lanjut Karel, saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi untuk melakukan fungsi pengawasannya.

Dari laporan dan gugatan masyarakat kepada PT PAL ini jelas Karel, dewan perlu menindaklanjutinya. Berdasarkan laporan masyarakat setempat, selama 8 tahun beroperasi, keberadaan PT PAL tidak memberikan kontribusi apapun kepada daerah ini dan berhektar-hektar.

“Kalau tidak berguna untuk kepentingan daerah, dia (PT PAL) harus berhenti,” imbuhnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *