oleh

Inspektorat Sudah Laporkan Dana Covid-19 ke Kemendagri

TIMIKA – Kabupaten Mimika tercatat sebagai salah satu daerah yang mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penanganan Covid-19. Nilainya bahkan mencapai Rp 200 miliar lebih. Alokasi anggaran serta program kerja yang didanai sudah dilaporkan Inspektorat Mimika kepada Kementerian Dalam Negeri.

Inspektur Pemerintah Daerah Mimika, Yulianus Sasarari yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/8) kemarin mengatakan sesuai Instruksi Presiden kepada seluruh daerah maka Pemda Mimika mengambil langkah-langkah penanganan Covid-19 dan mengalokasikan anggaran.

Inspektorat diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan review pengadaan barang dan jasa serta pendampingan kepada OPD yang menangani Covid-19.

Jadi Inspektorat kata Sasarari, mulai dari perencanaan sudah melakukan review terhadap program dan anggaran yang diusulkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum diserahkan ke tim anggaran untuk mendapat persetujuan.

“Di situ kami melihat kewajaran dan kebutuhan. Kebutuhan yang diajukan teman-teman OPD sasarannya untuk Covid atau tidak. Dan dipastikan kegiatan dilaksanakan pada kondisi penanganan bukan pada saat selesai nanti serta kewajaran angka. Setelah review kami kembalikan untuk perbaiki,” jelas Sasarari.

Terkait asistensi atau pendampingan difokuskan pada pengadaan barang dan jasa yang harus berpediman pada Keputusan Presiden dan surat Kepala LKPP. Ini menyangkut administrasi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menjaga, agar setelah Covid-19 nanti ketika ada pemeriksaan, dari sisi administrasi sudah siap.

Hasil review dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat sudah dilaporkan ke Kemendagri. Semua hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 mulai dari perencanaan, penanganan dan pelaksanaan. Hanya saja kata Sasarari masih ada beberapa kegiatan yang memang masih sementara berjalan.

Inspektorat lanjut Sasarari ketika melakukan review dan pendampingan sudah memberikan masukan kepada setiap OPD pengguna dana Covid-19. “Kami melakukan review kami, supaya kita lihat apa yang mereka rencanakan apakah sesuai kebutuhan Covid dan kewajaran harga. Kita hanya tahu dari sisi kewajaran. Setelah itu kami kembalikan, mau diterima atau tidak terserah. Cerita lain kalau nanti ada pemeriksaan,” terangnya.

Yang pasti dikatakan Sasarari, penggunaan dana Covid-19 ini mendapat perhatian serius dari aparat penegah hukum. Kapolri, Jaksa Agung hingga KPK bahkan sudah menyampaikan agar semua pengguna anggaran harus berhati-hati melaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *