oleh

Rapid Test Tetap Rp 600 Ribu

Karena Menggunakan Alat Impor

“Jadi kita tidak bisa memberlakukan surat edaran itu,” tegas Reynold.

TIMIKA – Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp 150 ribu. Namun di Mimika, kebijakan ini tidak bakal diterapkan dan tetap menerapkan tarif rapid test untuk pelaku perjalanan sebesar Rp 600 ribu.

Keberatan ini sudah disampaikan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM kepada Menkes dalam video conference. Menkes sendiri dalam arahannya seperti yang disampaikan Kadinkes Mimika, Reynold Ubra ketika dihubungi Radar Timika, Rabu (8/7), bahwa harga rapid test senilai Rp 150 ribu itu untuk buatan Indonesia yang disiapkan oleh BPPT.

Reynold mengungkapkan, Mimika sudah menggunakan setidaknya 16 ribu rapid test. Dimana 15 ribu disiapkan secara mandiri oleh Pemda Mimika menggunakan APBD. Sementara pemerintah pusat dalam hal ini BNPB hanya mendistribusikan 1.000 alat rapid test. “Jadi kita tidak bisa memberlakukan surat edaran itu,” tegas Reynold.

Kecuali sambungnya, jika pusat dalam hal ini Kemenkes menyiapkan rapid test dan distribusi ke setiap daerah. Tidak seperti kebijakan yang baru diambil, mengeluarkan surat edaran tapi alat rapid test-nya tidak disiapkan.

Pemda Mimika selama ini membeli rapid test menggunakan anggaran sendiri. Alatnya diimpor dengan merek Biozek dengan harga Rp 400 ribu dan dijamin berkualitas. Ditambah lagi ongkos kirim dan bahan habis pakai, tabung, masker, face shield yang dipakai petugas ketika melakukan rapid test. Semuanya dihitung sehingga ditetapkan tarif Rp 600 ribu.

“Orang tidak pernah menghitung itu karena disebut pelayanan gratis karena BPJS Kesehatan. Apakah Covid-19 ini apakah BPJS menanggung sekian orang, kan tidak. Apakah Kemenkes menanggung beban pasien, tracing kan tidak. Jadi tidak bisa serta merta tentukan harga seperti itu. Ini yang orang harus pahami,” jelas Reynold.

Penetapan biaya rapid test ditegaskan Reynold bukan semata masalah ekonomi. Tapi dalam situasi pandemi ini, setiap orang tidak boleh dibiarkan mati karena sakit. Makanya di Mimika, tim gugus tugas bukan berpatorkan pada mahal dan murahnya, tapi tetap fokus untuk mencari kasus menggunakan alat yang terstandar dan memiliki tingkat sensivitas tinggi.

Ia malah menyoroti kebijakan pusat yang tidak memikirkan pemerintah daerah. Menurutnya, jika setiap orang ingin yang lebih murah maka tidak perlu ada kebijakan atau aturan wajib rapid test bagi pelaku perjalanan.

“Kalau mau murah, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Tim Gugus Tugas Nasional jangan buat kebijakan untuk pemeriksaan rapid test kalau memang tidak siap. Cuma itu saja. Daripada kami di provinsi dan kabupaten, kota hancur-hancuran. Perluasan peningkatan PCR saja sampai hari ini kabupaten/kota lain belum tersedia, rapid test pun beli sendiri, tidak disiapkan oleh negara. Negara ada dimana?” ujar Reynold.

Pemda melalui tim gugus di daerah kata Reynold sudah sangat kesulitan dengan beban tugas yang cukup tinggi dalam menangani dan mengobati kasus tanpa adanya bantuan dari pusat. Kemudian program kesehatan esensial banyak yang tertunda. Sementara pusat selalu membuat kebijakan yang menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dengan masyarakat.

“Mending tidak usah tes. Biarkan herd immunity bisa terbentuk. Siapa yang kuat dia yang menang daripada Pemda dengan rakyat bertempur gara-gara Rp 150 ribu,” tutup Reynold. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *