oleh

Semua Fraksi Apresiasi RPJMD 2020-2024

TIMIKA – 6 Fraksi di DPRD Mimika, yakni Fraksi Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra, PKB dan Mimika Bangkit, mengapresiasi usulan program kerja pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024. Keenam fraksi berharap agar semua usulan dari pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga tercapai program pembangunan sesuai visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Eltinus Omaleng dan Johanes Rettob.

Dukungan enam fraksi ini terungkap dalam agenda Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Non APBD RPJMD Tahun 2020-2024, Senin (13/7) siang di ruang sidang paripurna.

Rapat dihadiri 29 anggota dewan dimulai dari pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang disampaikan oleh Mariunus Tandiseno. Dalam laporannya disampaikan apresiasi kepada Pemda atas terbentuknya Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 yang bekerja keras melindungi dan mengayomi masyarakat secara maksimal. Adapun RPJMD untuk perencanaan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJMP.

Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada bupati dan jajarannya karena telah berhasil melaksanakan visi dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024. Ini harus didukung oleh semua OPD agar Mimika menjadi aman, damai dan sejahtera dapat diwujudkan. Mengingatkan kabupaten ini yang disorot karena keberadaan perusahaan pertambangan berskala internasional, PT Freeport Indonesia.

“Ini harus menjadi evaluasi dalam pencapaian penghasilan bagi daerah ini,” ujar Mariunus.

Sikap Fraksi Golkar terkait dengan Raperda RPJMD 2020-2024 adalah mendukung sepenuhnya visi dan misi bupati. Adapun enam bidang yang harus terus dilaksanakan pemerintah yakni bidang pemerintahan, bupati harus mengangkat kepala OPD yang punya kapabilitas agar mampu menterjemahkan RPJMD, Bidang ekonomi yakni dinas terkait harus mampu menjabarkan peningkatan PAD dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.

Untuk bidang pariwisata belum dikelola sebagaimana mestinya. Diharapkan potensi ini dikembangkan lima tahun ke depan agar menarik minat wisatawan.

Sementara untuk Bidang pendidikan, perlu ada pemerataan pendidikan di semua wilayah. Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan.

Bidang kesehatan, perlu adanya peningkatan fasilitas kesehatan di daerah pinggiran dan pedalaman, bukan hanya di perkotaan. Pemerataan tenaga medis. Bidang keuangan dan aset daerah, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak, perlu membenahi asset daerah.

Bidang pembangunan dan infrastruktur, apresiasi yang sudah dibangun namun harus merata agar tidak fokus di wilayah perkotaan saja, BUMD dan pihak swasta lainnya agar ikut meningkatkan peranya dalam kontribusinya dalam program CSR.

Fraksi ke dua, yakni Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) disampaikan oleh Yustina Timang. RPMJD adalah bagian dari RPJP Kabupaten Mimika terwujudnya Mimika sebagai pusat kota jasa dan industri di wilayah Papua Tengah. Meningkatkan SDM, keamanan dan kenyamanan, infrastruktur wilayah, reformasi birokrasi dan peningkatan ekonomi global. Banyak persoalan mulai minimnya pemanfataan SDA, tingginya angka kemiskinan, peningkatan pengangguran. Penanggulangan program kemiskinan menjadi hal yang menjadi penting, pemerataan pembangunan. Di mana didominasi pembangunan di Distrik Miru, Kuala Kencana dan Wania. Di distrik pesisir dan pedalaman masih belum merata.

Fraksi Nasdem mempertanyakan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang belum merata. “Apakah dalam RPJMD lima tahun ke depan bisa menjawab masalah ini,” tukas Yustina.

Selanjutnya fraksi ke tiga yakni Fraksi PDIP disampaikan oleh Yulian Salossa. Fraksi PDIP memberikan apresiasi kepada Pemda atas peningkatan SDM yang berbasis Iptek, meminta penjelasan program secara terperinci untuk aspek pendidikan, ketertiban masih menjadi masalah karena miras, mendukung langkah pemerintah untuk pemerataan pembangunan yang lebih khusus untuk masyarakat Amungme dan Kamoro, serta mempertanyakan program untuk peningkatan akses pemerataan wilayah, mendorong pemerintahan membangun kanal besar agar tidak selalu banjir, menyoroti penempatan pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya hingga mengenai peningkatan PAD.

Fraksi ke empat yakni Fraksi Gerindra disampaikan oleh M Nurman S Karupukaro. Fraksi ini memberikan usulan agar ada peningkatan pendidikan di Sentra Pendidikan, membuat terobosan baru untuk pendirian Perguruan Tinggi skala nasional, memberikan prioritas bantuan untuk keamanan di daerah rawan gangguan Kamtibmas, seperti di Utikini, juga pemberian insentif untuk kegiatan di Poskamling, proyek air bersih yang dibangun tahun 2015 ini belum meneteskan air, penyaluran raskin dapat digantikan dengan kegiatan lain karena BLT hanya sifatnya sementara, pembangunan perumahan dapat dianggarkan dari dana lain, harus serius menyelesaikan tapal batas, peningkatan pembangunan infrastruktur, kurang memberi ruang kepada pemberian jabatan kepada Amungme dan Kamoro, menguji calon Sekda, peningkatan PAD dengan potensi yang ada

Fraksi ke lima yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh Miller Kogoya. Dalam penerapan RPJMD, kata Milier, pemerintah diharapkan selalu memperhatikan aspek dan isu yang sering dialami oleh masyarakat, pemerintah harus memberikan fasilitas rumah layak huni, pemerintah harus mengakomodir distrik-distrik yang ada di pedalaman, menindak adanya praktek pungli di pemerintahan, manajemen pengelolaan program daerah yang baik tidak saja pada taat UU tapi juga pada azas keberpihakan pada masyarakat.

Fraksi ke enam atau yang terakhir yakni Fraksi Mimika Bangkit oleh Leonardus Kocu yang menyoroti soal perlu menyiapkan Balai Latihan Kerja, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah ini, perlu kerja sama dengan lembaga dan yayasan pendidikan, kebutuhan rasa aman dan tertib perlu mendapat perhatian serius terutama di daerah zona merah seperti di Distrik Tembagapura. Tidak hanya itu, persoalan tapal batas menurutnya juga perlu ditangani dengan baik, termasuk mendorong pemerintah bersama aparat keamanan untuk memetakan wilayah dengan gangguan kamtibmas agar ada solusinya, pemerintah perlu evaluasi pengelolaan Dana Desa dan perlu peningkatan sektor wisata. (ami)

Pandangan Umum Fraksi Sudah Tertuang dalam Visi Misi Bupati-Wakil Bupati

MENANGGAPI pandangan umum 6 Fraksi DPRD, Wakil Bupati Johanes Rettob menjelaskan jika semuanya sudah tertuang dalam visi dan misi bupati-wakil bupati.

Dalam laporanya menjawab pandangan umum enam Fraksi DPRD terhadap RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, Wakil Bupati Johanes Rettob, Senin malam (13/7) mengungkapkan apresiasinya pandangan umum dari Fraksi Golkar yakni pada enam aspek mulai meningkatkan SDM berbasis Iptek, meningkatkan ketertiban dan keamanan daerah, pemenuhan pelayanan dasar, reformasi birokrasi dan peningkatan sektor ekonomi unggulan. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Gerindra, PDIP dan Mimika Bangkit.

Untuk pengangkatan dan akomodir PNS dan kriteria penetapan pegawai, Pemda sudah melakukan hal ini.

Mengenai tapal batas dan pemekaran, Pemda Mimika sangat serius dalam menangani masalah ini pada 13 Maret 2020, difasilitasi Kemendagri telah selesaikan empat segmen batas wilayah administrasi yang menyelesaikan Mimika-Puncak, Intan Jaya, Paniai dan Asmat sementara empat lainya masih proses penyelesaian yakni Kabupaten Mimika-Deiya, Dogiyai, Nduga dan Kaimana.

Sedangkan rencana pemekaran dua kabupaten masih memperhatikan aspek-aspek yang terkait.

Di bidang ekonomi yang diukur dari kapita di tahun 2020, dan sesuai dengan RPJMD meningkat. Menggali potensi PAD di sektor-sektor pertanian, pariwisata akan dilakukan perluasan peran pelaku industri pariwisata. Program pengentasan kemiskinan dan pemerataan aspek perekonomian terus dilakukan. Untuk bidang pendidikan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah kabupaten Mimika. Indikator untuk mengukur sektor pendidikan diharapkan meningkat rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal sampai 2024 memiliki peluang masuk sekolah yang lebih banyak lagi. Perhatian pemerintah bukan hanya pada sekolah negeri saja tapi juga sekolah swasta yang akan terus dilakukan.

Peningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir dilakukan perbaikan manajemen kesehatan, direncanakan akreditasi layanan kesehatan baik di PKM dan rumah sakit. Penyelenggara layanan kesehatan memenuhi standart akreditasi serta perbaikan sarana kesehatan.

Untuk peningkatan PAD, Bapenda akan melakukan inovasi dengan menerapkan aplikasi digital sesuai dengan visi Mimika Smart City.

Pada pemerataan akses dan fasilitas pemenuhan layanan transportasi terus dilakukan baik di wilayah pesisir maupun pegunungan dengan pembukaan akses jalan. Pemerintah juga terus melakukan upaya kerja sama dengan BUMD dan sektor swasta untuk kerja samanya pada bidang sosial dengan CSR-nya.

Terkait dengan pertanyaan air bersih, disebutkan ada total perencanaan Rp 400 miliar untuk 50 ribu sambungan pipa air bersih. Sebanyak 1444 sambungan rumah uji coba masih akan ditambah di 17 ribu rumah lagi.

Selain itu, masalah tempat pembuangan akhir sampah yang belum dikelola dengan maksimal merupakan prioritas pemerintah. DLH terus melakukan pengadaan fasilitas yang diharapkan ada pada akhir RPJMD 2024.

Pemerintah juga tengah menyelesaikan dua lapter perintis dari total 9 wilayah pegunungan. Untuk pesisir dilakukan normalisasi sungai.

Bidang sosial dan budaya terkait angka kemiskinan termuat dalam PKH, BPNT ini dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Angka kemiskinan 14,42 persen akan turun menjadi 12,33 persen.

Terkait keamanan dan ketertiban hal ini menjadi perhatian serius dalam penegakan UU, Perda, dan senantiasa terus melakukan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.

Bidang ketenagakerjaan, pemerintah melihat sektor pertambangan masih menjadi pilihan. Maka pemerintah merencanakan program Balai Latihan Kerja yang berbasis teknologi. Tentang kasus pekerja mogok di PT Freeport diselesaikan sesuai dengmekanisme dan UU yang berlaku.

“Harapan kami dalam periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati meningkat 73,50 dari IPM. Untuk itu, maka dilakukan peningkatan pendidikan, sehat, cerdas dan aman,” ungkap Rettob.

Pemerintah tambahnya, terus melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan dipertahakankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Terima kasih banyak atas saran, masukan, dukungan atas isi RPJMD, kami harapkan juga dukungan semua pihak untuk melakukan program kerja lima tahun ke depan,” imbuh Rettob. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *