oleh

Semua Fraksi Setujui Raperda RPJMD Jadi Perda

TIMIKA – Semua Fraksi di DPRD Kabupaten Mimika, yakni Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Mimika Bangkit menerima dan menyetujui Raperda RPJMD Tahun 2020-2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Non APBD Kabupaten Mimika pada rapat Paripurna IV Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan penutupan sidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024, Selasa malam (14/7).

Atas diterimanya Raperda RPJMD 2020-2024 ini, maka Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng didampingi Wakil Ketua 1 Aleks Tsenawatme dan Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan mengesahkanya menjadi Perda RPJMD 2020-2024 dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen kepada Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng.

Robby Kamaniel Omaleng mengungkapkan kerja keras dan mendahulukan kepentingan umum untuk melaksanakan RPJMD 2020-2024. Dalam catatan fraksi-fraksi pada RPJMD lima tahun ke depan ini harus diperhatikan untuk rencana ke depan yang lebih baik lagi.

Adapun kerja sama dari semua pihak baik legislatif maupun eksekutif kata Robby sangat diperlukan untuk merealisasikan Perda 2020-2024.

“Saya harapkan kerja sama terus dilakukan antara legislatif dan eksekutif serta semua pihak untuk mensukseskan program kerja untuk daerah ini, harapan kita bersama mari kita sukseskan rencana dan program kerja untuk Mimika lebih baik lagi,” ujar Robby.

Sementara itu, Bupati Eltinus Omaleng mengungkapkan penyusunan Raperda RPJMD 2020-2024 disusun berdasarkan amanat UU. RPJMD akan diterjemahkan dalam program pembangunan dan tugas masing-masing OPD. Selanjutnya Pemda akan menyusun RKPD untuk penyusunan KUA dan Plafon APBD sesuai UU yang berlaku.

Bupati Omaleng berharap agar ada sinergitas antara legislatif dan eksekutif bersemangat dalam mewujudkan Mimika yang aman, cerdas, damai dan sejahtera.

“Saya harapkan sinergitas antara kita terus terjalin, saya yakin dengan kebersamaan dan semangat yang sama, satu, kita bisa wujudkan bersama Mimika yang aman, damai dan sejahtera,” ujar Bupati Omaleng.

Ditambahkan Bupati Omaleng, semua komponen masyarakat diharapkan ikut mensuksekskan program kerja pemerintah yang telah tertuang dalam RPJMD 2020-2024.

Untuk diketahui, dalam pendapat akhir Fraksi Golkar mengapresiasi RPJMD 2020-2024, ada beberapa catatan yakni jawaban Pemda terhadap pandangan umum fraksi relevan guna membangun Kabupaten Mimika. Terkait bidang ekonomi, perlu mengoptimalkan sektor lain di luar pertambangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bidang infrastruktur hendaknya dibangun Balai Latihan Kerja untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Fraksi Golkar mengajak semua pihak untuk terus berkarya, tingkatkan kerja sama untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Mimika yang aman, damai dan sejahtera.

Selanjutnya pada pendapat akhir Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang dikemukakan Anton Pali menyebutkan jika menerima RPJMD 2020-2024. Nasdem mengungkapkan jika pemerintah telah membeberkan berbagai upaya untuk peningkatan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat. Pencapaian target penurunan angka kemiskinan, angka anak usia sekolah artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun masuk pendidikan formal naik.

Catatan Fraksi Nasdem yakni masih ada ketimpangan pembangunan yang belum merata, melaraskan pembangunan di dalam kota, mendorong SDM unggul, orientasi pembangunan tidak berhenti pada output tapi juga income pada tujuan dan sasaran RPJMP.

Pada Fraksi PDIP, Yulian Solossa mengapresiasi RPJMD 2020-2024 dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas dan reformasi birokrasi. Yang menjadi konsen Fraksi PDIP adalah memberi kesempatan untuk Amungme dan Kamoro untuk menduduki jabatan di lingkup Pemda Kabupaten Mimika. PDIP juga mengusulkan proyek air bersih segera difungsikan karena telah menelan dana yang cukup besar.

Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh M Nurman S Karupukaro menyebutkan jika apa yang telah diusulkan oleh Pemda Mimika dalam RPJMD 2020-2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan semangat Eme Neme Yauware.

Pada Fraksi PKB, Miller Kogoya memberikan catatan yakni penyusunan RPJMD dapat dilaksanakan sesuai dengan usulan untuk kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Mimika Bangkit yang disampaikan Leonardus Kocu mengemukakan sejumlah catatan yakni rencana perekrutan dan promosi pegawai di lingkugan birokrasi, sesuai UU Otsus di mana 80 persen Papua dan 20 persen non Papua agar tetap diutamakan. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *