oleh

Warga Miru Harap Pemerintah Laksanakan Sila Keadilan Sosial

TIMIKA – DPRD Kabupaten Mimika dalam kegiatan Reses I jaring aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Distrik Mimika Baru (Miru), mengharapkan Pemda Kabupaten Mimika bisa terus mengamalkan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam berbagai kegiatan proyek pembangunan, kerap masyarakat belum banyak dilibatkan oleh Pemda Mimika. Maka, pemerintah diminta untuk tidak membeda-bedakan masyarakat dalam melaksanakan program kerja di tengah masyarakat.

Harapan agar pemerintah juga melibatkan semua masyarakat dengan sisi keadilan sosial, terungkap dalam agenda Reses 1 Dapil 1 Anggota DPRD, Yohanes Felix Helyanan, Rabu (22/7) di Distrik Mimika Baru.

Masyarakat dari wilayah Dapil 1 yakni Distrik Mimika Baru, Kelurahan Kwamki, Kelurahan Timika Jaya dan Koperapoka berharap Wakil Ketua II, Yohanes Felix Helyanan, SE dapat meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah terkait dengan dilibatkannya masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ketua RT 17 Kampung Minabua, Eka Nadi mengatakan mengenai hak masyarakat seperti penggantian biaya pembongkaran pagar untuk kepentingan pembangunan dan pelebaran jalan harus menjadi perhatian pemerintah.

Eka juga mengharapkan adanya pemekaran kampung, karena jumlah masyarakat di tingkat RT sudah semakin banyak. Masyarakat juga membutuhkan bantuan bibit tanaman dan bibit ternak agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan tambahan untuk menambah perekonomian.

Sementara itu, Ketua RT 16, Welem Yoru mengatakan pekerjaan proyek seperti pembangunan drainase dan tailing diharapkan kontraktor dapat melibatkan masyarakat di RT tersebut, bukan dari pekerja yang berdomisili di wilayah lain.

Untuk pemekaran kampung juga sebutnya sangat dibutuhkan. Dimana, RT 16 bisa lepas dari jalan Waker dan dibentuk satu kampung baru.

Masyarakat juga mengeluhkan adanya dana PKH oleh Dinas Sosial yang belum merata dan tepat sasaran. Mereka mengatakan masih ada masyarakat miskin yang belum tersentuh dana PKH ini.

Menanggapi usulan dari masyarakat di Dapilnya ini, Jhon Tie mengatakan semua masyarakat tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk hidup di negara ini.

“Kita punya hak untuk hidup di negara mana saja di tanah air ini. Kesenjangan masyarakat akan menjadi perhatian PDIP untuk disampaikan kepada pemerintah. Terkait dengan sila Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” jelas Jhon Tie.

Kemudian, saran dan pendapat, aspirasi lainnya sebutnya akan diteruskan kepada pemerintah

Lanjutnya, seperti aspirasi belum dilibatkannya masyarakat dalam pekerjaan pemerintah, Partai PDIP sering kali menyuarakan kepada dinas teknis agar melibatkan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial.

“Ada pekerjaan dan proyek kami sudah sampaikan ke Dinas PUPR agar melibatkan masyarakat setempat. Paling tidak tenaga dari masyarakat bisa digunakan agar memininalisir adanya kontra di tengah masyarakat,” jelas Jhon Tie.

Dalam agenda resesnya, Jhon Tie juga membagikan Sembako bagi masyarakat dan Alat Pelindung Diri (APD) di Puskesmas Timika Jaya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *