oleh

Pemerintah akan Perpanjang Otsus Papua

Hingga 20 Tahun Kedepan

TIMIKA – Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua akan berakhir Tahun 2021 mendatang. Pemerintah pusat memastikan akan memperpanjang UU Otsus bagi Papua selama 20 tahun kedepan.

Keberlangsungan UU Otsus ini menjadi salah satu perbincangan dalam tatap muka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono serta Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Forkopimda dan tokoh masyarakat.

Pertemuan yang digelar di Rimba Papua Hotel, Rabu (22/7) kemarin itu dihadiri Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH dan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM, Ketua DPRD Mimika, Roby Omaleng serta anggota DPRD lainnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas.

Dalam penjelasannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan mengenai masa depan Otsus bagi Papua, pemerintah pusat menginginkan untuk dilanjutkan sampai 20 tahun lagi. Sebab jika Otsus itu hilang, maka kekhususan bagi Papua akan hilang, termasuk berbagai kebijakan selama ini.

Tito menyebut, salah satu kekhususan dari Otsus lewat alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan. Dimana alokasi Dana Otsus bagi Papua sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Contohnya di Tahun Anggaran 2020 ini anggaran di Provinsi Papua sebesar Rp 15 triliun, dimana Rp 8 triliun adalah dana Otsus. Sedangkan Papua Barat dengan APBD Rp 9,3 triliun, Rp 5 triliun adalah dana Otsus.

Menurut Tito, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Sehingga menurutnya, dalam Otsus anggaran sangat diperlukan. Selain itu pemerintah sudah menyiapkan grand desain dalam Otsus berikutnya, yaitu melakukan pembangunan secara holistik.

“Jadi semua kementerian, lembaga akan keroyokan membantu mempercepat pembangunan di Papua. Di bidang pendidikan, kesehatan yang sifatnya wajib. Kemudian infrastruktur, termasuk Jalan Trans Papua, bandara, pertanian, perikanan dan peternakan,” terang Tito.

Menurut Tito, Otsus memberikan keistimewaan bagi Papua. Dalam hal politik, pemimpin setingkat Gubernur dan Wakil Gubernur hanya untuk orang asli Papua. Sementara non asli Papua tidak diperbolehkan. Namun orang asli Papua bisa menjadi pemimpin di luar Papua.

Menkopolhukam, Mahfud MD dalam diskusi menambahkan Instruksi Presiden tentang penanganan Papua yang lebih holistik sudah disiapkan. Di bidang pendidikan dalam hal ini pemberian beasiswa, Papua menjadi prioritas. Bahkan ada keistimewaan lewat program afirmasi. Semua perguruan tinggi negeri wajib menyediakan kursi bagi orang asli Papua. “Jadi pemerintah sejak dulu selalu beri keistimewaan agar Papua segera maju,” tegasnya.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengatakan pihaknya akan mengawal dan berjuang sampai titik darah penghabisan agar Otsus bagi Papua tetap berjalan demi kepentingan daerah. “Kami DPD pasang badan karena Otsus masih sangat diperlukan,” tandasnya.

Anggota DPD RI asal Papua, Yorrys Raweyai menambahkan dana Otsus menjadi perdebatan. Ada banyak aspirasi yang berkembang dan juga menyangkut presepsi apakah dilanjutkan atau tidak. Menurutnya, Otsus masih dibutuhkan dalam rangka pembangunan fisik dan manusia. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *