oleh

Bupati Omaleng Berharap Pusat Libatkan Tokoh Elit Papua Bahas Otsus Jilid II

TIMIKA – Pemerintah Pusat berencana perpanjang Otonomi Khusus bagi Papua yang akan berakhir pada Tahun 2021 mendatang. Sebelum dilakukan perpanjangan, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE MH berharap pusat tidak gegabah dan harus melibatkan seluruh tokoh elit Papua dalam pembahasannya.
Kedatangan Menkopolhukam, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Mimika pekan lalu kata Bupati Omaleng sebenarnya ingin mendengar pendapat orang asli Papua terkait Otsus yang sudah berjalan sejak Tahun 2001 hingga saat ini.
“Ingin tahu apakah masyarakat Papua itu puas tidak?” katanya.
Harusnya kata Bupati Omaleng yang diundang untuk diskusikan soal Otsus adalah mereka yang selama ini selalu melakukan protes. Namun disayangkan tokoh masyarakat tidak ada yang hadir. Kalau memang Otsus akan diperpanjang, ia berharap pemerintah pusat mengumpulkan tokoh dan elit-elit politik yang ada di Tanah Papua. Termasuk tokoh agama dan tokoh adat.
Penerapan Otsus di Papua diungkapkan Bupati Omaleng selama ini selalu menjadi pembahasan termasuk di kalangan para kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga bupati di Papua. “Kita selalu mengatakan bahwa Otsus itu kekhususan hanya untuk uang saja. Kewenangan penuh tidak pernah diberikan kepada orang asli Papua. Itu soalnya ada di situ,” tegasnya.
Hal substansi ini yang menurut Bupati Omaleng harus menjadi poin pembahasan jika Otsus akan dilanjutkan. Mengenai kewenangan apa yang harus diberikan kepada orang asli Papua. Hal-hal ini yang sebenarnya diharapkan Bupati Omaleng disuarakan ketika rapat bersama Menkopolhukam dan Mendagri sebagai representasi pemerintah pusat ketika datang di Timika.
Namun ia menyayangkan beberapa kalangan atau tokoh yang hadir justru membicarakan hal lain. “Kewenangan apa yang harus diberikan kepada orang asli Papua sebenarnya kemarin rapat bahas itu. Bukan menjelek-jelekkan orang lain. Bukan juga jelekkan pemerintah. Kedatangan Menkopolhukam dan Mendagri itu tujuannya mau mendengar apakah selama berjalan 20 tahun sehingga seharusnya itu mengundang tokoh yang berpengaruh. Bukan kita yang selama ini kejar-kejar ke sana ke sini,” tutur Bupati Omaleng.
Kata Bupati Omaleng, jika pusat hanya sepihak dalam menetapkan UU Otsus bagi Papua dan tidak menyerap aspirasi masyarakat asli Papua sendiri, maka ia khawatir Otsus tidak akan berjalan maksimal. Tidak ada bedanya dengan Otsus Jilid I.
Selama ini lanjutnya, semua orang hanya terpaku pada besaran anggaran yang dialokasikan dengan label Otsus. Sementara kebutuhan untuk pembangunan di Papua menurutnya jauh lebih besar dari itu.
Pengelolaan Otsus di Provinsi Papua sesuai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang ini, 80 persen dialokasikan ke kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi. Dana Otsus yang nilainya Rp 8 triliun untuk Provinsi Papua diungkapkan Bupati Omaleng masih dibagi-bagi ke 29 kabupaten/kota di Papua dan 20 persen dikelola Pemprov. Otomatis nilai yang sampai ke kabupaten akan sangat kecil.
Pagu Dana Otsus untuk Kabupaten Mimika selama ini berkisar di angka Rp 109 miliar. Tapi tahun lalu ada pemangkasan hingga terisa Rp 30 miliar. Dana ini diposkan sesuai dengan beberapa bidang yang memang sudah ditetapkan mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. “Jadi kalau disebut angka boleh dengar nilai besar tapi setelah dituangkan dalam program di setiap OPD itu jadi kecil,” ujarnya.
Samahalnya APBD Kabupaten Mimika yang mencapai Rp 4 triliun. Menurut Bupati, kedengarannya sangat besar. Tapi ketika dituangkan dalam bentuk program melihat kebutuhan yang begitu banyak maka itu malah sangat kecil. Ditambah lagi belanja pegawai yang nilainya bisa mencapai Rp 1 triliun. “Malah APBD itu nilainya masih kecil kalau kita bangun di Papua,” pungkasnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *