oleh

Bupati Diminta Akomodir OAP untuk Seleksi CPNS Susulan

TIMIKA – Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom yang membidangi pendidikan, meminta kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk kembali memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak lulus pada seleksi CPNS formasi 2018, untuk mengikuti seleksi susulan.

Menurutnya kesempatan ini masih ada, tergantung kewenangan Bupati untuk mengakomodir OAP yang tidak lulus. Namun tidak lagi melibatkan orang-orang yang ikut dalam kepanitian sebelumnya, tetapi melalui anggota dewan dalam hal ini Komisi A dan C untuk mengawal persoalan ini langsung ke Jakarta.

“Tidak lagi siapa-siapa, yang penting dari BKN berapa orang, satu atau dua orang, selebihnya dari anggota dewan dilibatkan untuk mengawal nama-nama yang sesuai dengan harapan pak Bupati,” kata Elminus yang ditemui di Gedung DPRD, Selasa (4/8) kemarin.

Susulan ini kata Elminus dilakukan untuk menghilangkan pandangan atau penilaian lain anak-anak OAP yang tidak lulus, sehingga ia meminta agar Bupati bisa mengakomodir beberapa diantaranya dan yang sisanya bisa diakomodir pada seleksi berikutnya.

Ia mengatakan, dirinya berani menyarankan hal ini karena ia pun telah memiliki pengalaman melakukannya, yakni mengawal dan meloloskan sekitar 2.000 peserta CPNS yang terdiri dari OAP dan non Papua tanpa tes, dan tes pada Tahun 2012. Saat itu pihaknya melibatkan DPRD.

“Saat itu yang penting ada nama di dalam pasti lolos. Nah sekarang ini kebijakan pak Bupati segera berapa persen itu bisa ajukan, tapi dikawal oleh DPRD, tidak boleh lagi siapa-siapa. Karena kalau kasih dari pemerintahan di tengah jalan itu robah akhirnya anak-anak punya nama itu bergeser, kemudian mereka yang punya orang yang masuk di dalam akhirnya terjadi seperti ini. Jadi sekarang saya harap pak Bupati susulan. Undang-undang bisa jamin dan ini kewenangan Bupati,” jelasnya.

Bupati memiliki kewenangan dalam pemerintahan kabupaten sehingga Bupati pun memiliki hak untuk mengajukan susulan. Namun Elminus kembali menegaskan bahwa susulan ini tidak boleh melibatkan OPD, karena ditakutkan ada permainan yakni merubah atau mengganti nama yang sudah ada dengan nama orang lain.

“Kesempatan masih ada. Saya harap kepada saudara Bupati untuk buat susulan. Pintu masih buka, karena kami punya persiapan ini provinsi, kota madya dan Kabupaten Mimika Barat serta Mimika Timur. Ini butuh tenaga, jadi persiapan ini harus tahun ini. Juga jangan lupa anak-anak lahir besar di Mimika sini. Kami tidak perlu KTP di sana datang lamar kerja dan langsung masuk penerimaan CPNS, itu tidak boleh,” tutupnya.(ptb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *