oleh

Bupati Diminta Evaluasi Pengangkatan Staf Ahli di DPRD

*Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli DPRD Harus Berdasarkan SK Sekwan
TIMIKA – Bupati Mimika, Eltinus Omaleng diminta mengevaluasi kembali staf ahli di DPRD yang harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 pasal 23 ayat 3. Yang mana disebutkan bahwa kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Dewan (Sekwan). Bukan melalui Bupati atau berdasarkan SK Bupati. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid saat ditemui di Gedung DPRD, Rabu (5/8) kemarin.

Saleh menegaskan, bahwa siapapun orang yang mengangkat atau diangkat sebagai staf ahli namun menggunkan SK Bupati, adalah salah. Karena staf ahli DPRD bertanggungjawab untuk Sekwan. Tetapi jika staf ahli tersebut diangkat berdasarkan SK Bupati, berarti orang tersebut bertanggungjawab untuk Bupati, sehingga bisa saja mengabaikan Sekwan.

“Dia (orang yang menggunakan SK Bupati tersebut) menganggap bahwa dirinya itu bekerja dengan SK Bupati. Dan ada beberapa yang begitu. Itu makanya saya bilang Bupati harus cek, kalau mengangkat staf ahli di sini (DPRD) dengan SK Bupati itu salah,” jelasnya.

Ketegasan ini lanjut Saleh diungkapkan karena berkaitan dengan penggajian. Sehingga harus dan wajib untuk dievaluasi kembali, karena sudah salah dan sangat bertentangan dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 pasal 23 ayat 3. Dengan adanya hal inipun maka koordinasi antar pemerintah dan DPRD harus selalu ada.

“Maka itu Bupati mengecek dan memastikan apakah ada staf ahli yang menggunakan SK Bupati. Ini pembelajaran, jangan sampai orang terus mengatas namakan Bupati dan terus melanggar aturan, nanti sistem di dalam ini bagaimana,” tegasnya.

Lanjut Saleh, ia berani mengatakan hal ini karena ada undang-undang sebagai acuannya. Selain pengecekan SK Bupati yang digunakan oleh staf ahli di DPRD, Saleh juga meminta agar Bupati menempatkan pegawai sesuai dengan golongannya.

“Termasuk saya punya anak. Kalau pangkatnya belum bisa untuk menduduki jabatan, jangan coba-coba. Aturan tidak pake malu hati (sungkan, red). Aturan tetap aturan,” tutupnya.(ptb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *