oleh

Dugaan Korupsi di Puskesmas Wania Masuk Penyidikan

TIMIKA – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Mimika, kini telah menaikkan status perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Wania, dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK melalui Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Hermanto, SH SIK saat ditemui wartawan, Kamis (13/8 kemarin menjelaskan, setelah dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, kini pihaknya tinggal menunggu hasil ekspos dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Papua terkait kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut.

“Masih kita ekspos ke BPKP di Jayapura. Jadi ekspos ke BPKP itu harus statusnya sidik, kalau lidik berarti kita hanya sebatas konsultasi saja,” ujarnya.

Setelah dilakukan audit, maka pihak BPKP akan turun langsung ke Timika untuk melakukan pengecekan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Wania tersebut.

“Jadi nanti hasil ekspos itu, akan muncul kerugian Negara yang menjadi dugaan kita. Karena kalau kami dari penyidik kan dugaan atau potensi kerugian Negara, dan yang bisa memberikan kejelasan terkait kerugian Negara adalah BPKP,”jelas Kasst Reskrim.

Bahkan sebagai bentuk keseriusan Polres Mimika dalam mengungkap kasus tersebut, kata Kasat Reskrim, pihaknya kini telah memeriksa sekitar 14 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi dana BOK pada Puskesmas Wania itu.

“Sudah ada 14 saksi yang kita mintai keterangan, dan kemungkinan besar tersangkanya individu. Karena laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut, belum kita temukan dan kita sudah minta berulang kali tapi tidak ada. Berarti patut kita duga kegiatan fiktif. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau sudah ada penetapan tersangka, lalu kita kembangkan lagi bisa saja ada tersangka lain lagi,”urai AKP Hermanto.

Kemudian untuk kerugian Negara sendiri menurut Kasat Reskrim, diperkirakan mencapai Rp 400 juta lebih.

“Pokoknya kerugian Negara diperkirakan 400 juta rupiah lebih, hampir mendekati 500 juta rupiah,”ungkapnya.

Untuk diketahui bahwa dana BOK tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) non fisik, tahun anggaran 2019. Dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan.(tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *