oleh

Pengangkatan Pj Sekda Tuai Pro dan Kontra

TIMIKA – Pengangkatan Jeni O Usmany sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH, menunai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang mendukung upaya pengangkatan Pj Sekda karena memandang sebagai langkah pertama melantik pejabat wanita pertama menjadi Pj Sekda, namun ada juga yang kontra dengan alasan tertentu.

Salah satu pihak yang mendukung dan mengapresiasi keputusan bupati adalah anggota DPRD, Leoanardus Kocu. Kepada Radar Timika, Kamis (19/8) kemarin, Leonardus mengatakan pihaknya mengapresiasi keputusan bupati atas pengangkatan Pj Sekda yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Mimika.

Menurut Leonardus, keputusan bupati ini merupakan hal yang fenomenal dan mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya di Mimika, atas dipilihnya pejabat perempuan untuk menduduki jabatan tinggi dan penting di struktur birokrasi.

“Saya pikir keputusan ini merupakan keputusan yang berani dari bupati Mimika bisa mengangkat perempuan untuk pertama kali, ini satu sejarah yang bagus, selain sebagai emansipasi kepada kaum perempuan, mereka juga punya hak untuk menduduki jabatan penting di birokrasi,” jelas Leonardus.

Langkah yang diambil bupati, menurut Leonardus, merupakan hal yang baik. Sebab telah mempercayakan perempuan untuk menduduki jabatan penting seperti pada Kepala Bappeda. Langkah maju ini kata Leonardus harus didukung.

Dewan sebutnya juga akan melihat kinerja dari pejabat yang bersangkutan dalam beberapa bulan ke depan. Di mana, dalam masa pandemik Covid-19 ini, Pj Sekda diharapkan dapat melakukan perbaikan dan pendisiplinan kinerja ASN.

Sementara itu di sisi lain, Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom berada pada pihak yang kontra atas pelantikan Pj Sekda. Ia mengatakan, secara aturan jabatan Sekda harus ditempati oleh pejabat yang minimal sudah menduduki minimal dua atau tiga kali sebagai kepala dinas, badan maupun kantor. Namun, atas pelantikan Pj Sekda saat ini, dipandang belum sesuai aturan, sebab yang bersangkutan diketahui baru menduduki satu jabatan sebagai kepala dinas.

Agar tidak ada permasalahan hukum yang timbul akibat melawan aturan Undang-Undang inilah, mantan Ketua DPRD ini berharap bupati bisa menelaah dan mengevaluasi kembali keputusanya.

“Saya harap saudara bupati bisa evaluasi kembali putusanya, pikir baik, aturan itu bagaimana, mengerti baik, jangan salah, nanti toki tembok lagi,” ungkap Elminus. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *