oleh

Manajemen PTFI Sepakati Tiga Hal

  • Hasil Rapat Bersama dengan Pemda dan Forkopimda Mimika

  • Soal Tuntutan Karyawan

TIMIKA – Aksi penutupan jalan dan pemblokiran akses operasi PTFI di Ridge Camp, Tembagapura, disikapi cepat dengan digelarnya pertemuan antara pemerintah, dalam hal ini Bupati Eltinus Omaleng, SE MH bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan manajemen PT Freeport Indonesia. Pertemuan yang dilangsungkan pada Selasa (25/8) kemarin di Hotel Grand Mozza Timika itu, menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Riza Pratama kepada Radar Timika, Selasa malam menyebutkan bahwa perusahaan memahami aspirasi para karyawan.

Riza Pratama

Riza menjelaskan, sesuai hasil pertemuan manajemen PTFI dengan Bupati Mimika dan Forkopimda Kabupaten Mimika, telah disepakati tiga hal. Yakni: Pertama, para karyawan PTFI dari Tembagapura yang akan libur/off dapat turun ke Timika dengan melakukan Rapid Test (RDT) sebagaimana protokol PTFI (tidak lagi PCR sebagaimana protokol sebelumnya), dan saat mereka tiba di Terminal Gorong-Gorong, hanya dilakukan protokol pengecekan suhu tubuh.

Kedua, dalam waktu enam minggu, sebanyak 4.800 karyawan yang sejak April 2020 belum berkesempatan cuti, akan diberikan prioritas untuk didaftarkan dalam pengaturan penyesuaian jadwal cuti dan rotasi.

Ketiga, kepada para pekerja yang tetap bekerja selama masa Pandemi Covid-19, perusahaan memberikan apresiasi atas upaya luar biasa karyawan menjaga produktivitas dan keberlanjutan produksi yang aman, berupa penghargaan finansial kepada para pekerja tersebut.

Sebelumnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH kepada wartawan usai pertemuan menegaskan, sesuai kesepakatan maka shift day off atau libur kerja beberapa hari bagi karyawan kini bisa diaktifkan lagi karena akses mulai dibuka. “Tetap pakai protokol kesehatan untuk naik dan turun tetap pakai skrining. Kemudian juga setelah dilihat suhu tubuh 38 maka itu rapid test,” jelas Bupati.

Terkait tuntutan lain dari karyawan soal insentif karena bekerja di masa pandemi Covid-19, Bupati menyatakan sudah mengundang manajemen PTFI dan ada kesepakatan. Ternyata kata Bupati, manajemen sudah lebih awal dan menerima tuntutan itu.

Pada kesempatan yang sama, Manager External Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Kerry Yarangga mengatakan, semua aspirasi dari karyawan sudah ditampung dan dicatat oleh manajemen. Menindaklanjuti kesepakatan bersama, manajemen akan melakukan pengaturan secara internal, tapi dengan prinsip safety dari karyawan harus tetap terjaga.

“Proses turun naik dari Timika ke Tembagapura tetap ikuti protokol kesehatan dan standar yang disampaikan Bupati itu sudah disampaikan manajemen itu akan disesuaikan,” terangnya.

Tentu ditegaskan Kerry, untuk pengaturan SDO akan memperhatikan protokol kesehatan. Terutama dari sisi akomodasi bus untuk menghindari kepadatan. Tim akan menghitung. Jika normalnya bisa ada 30 sampai 50 bus sekali konvoi dengan kapasitas 60 seat per bus, maka tentu dibatasi.

“Tentu akan dilihat teknisnya seperti apa. Tapi niat baiknya adalah kita memperhatikan apa yang menjadi aspirasi karyawan,” ujarnya.

Mengenai blokade yang dilakukan karyawan, Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata sebagai penanggungjawab Kamtibmas di Kabupaten Mimika, meminta karyawan untuk membuka akses jalan yang ditutup agar masalah tidak semakin meluas.

“Kita harap akses jalan yang ditutup itu dibuka kembali, tuntutan sudah dipenuhi dan ini yang sedang kita bahas dalam rapat hari ini (kemarin),” katanya.

Kapolres menilai, kendati aksi yang dilakukan para karyawan memang tidak anarkis, namun dengan adanya penutupan akses jalan sudah termasuk unsur pelanggaran. Bahkan aksi tersebut tidak memiliki koordinator. Karenanya, Kapolres pun meminta agar karyawan bisa memahami aturan, sehingga dalam meminta sesuatu juga dengan aturan. (sun/sms/ptb)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *