oleh

Pemkab Puncak Papua Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Papua

JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Papua, akhirnya meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Puncak tahun anggaran 2019, setelah sebelumnya Kabupaten Puncak hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama dua tahun berturut-turut dibawah kepemimpinan Bupati Puncak Willem Wandik, SE MSi.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Puncak, dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, SE MSi Ak CFrA CA, diterima oleh Bupati Puncak Willem Wandik, SE MSi dan Wakil Ketua II DPRD Puncak Elpiau Hagabal, disaksikan Kepala Inspektur Kabupaten Puncak Kristian D Sikoway, SP MAk, di Kantor Perwakilan BPK-RI Entrop Jayapura, Kamis (27/8).

Kendati meraih predikat WTP, namun ada beberapa catatan yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Kabupaten Puncak. Yakni masih minim dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap OPD, pengelola keuanganan, adalah orang yang harus memilki latar belakang keuangan, serta Inspektorat perlu diberdayakan baik dari sisi anggaran maupun SDM. Termasuk pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya tertib dan realisasi perjalanan dinas pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, SE MSi Ak CFrA CA, opini yang diberikan oleh BPK atas kaporan keuangan pemerintah daerah, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kawajaran keuangan yang disajikan oleh masing-masing LKPD, yang didasarkan kepada empat hal. Yakni kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

“Selamat untuk opini WTP pertama kali bagi pemerintah Kabupaten Puncak. Namun bukan berarti sudah WTP jadi tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Hanya saja masalah itu secara material tidak berpengaruh terhadap penyajian. Masalah itu antara lain, bukti pertanggung jawaban, pekerjaan yang kurang diawasi. Contohnya kekurangan volume dalam pengerjaan, serta kurang penatausahaan aset, seperti aset pemerintah daerah masih dianggap milik pribadi,” sebut Paula Henry Simatupang.

“Artinya kalau sudah WTP bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Dengan adanya WTP, secara penyajian materi pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntasi. Soal masih ada kekurangan, itu adalah proses, pasti akan ada pembinaan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP),” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Puncak Willem Wandik, menyambut gembira hasil pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2019 oleh BPK. Dimana BPK memberikan WTP. Dirinya menilai hasil ini merupakan kemajuan besar bagi pemerintah Kabupaten Puncak dalam melakukan pengelolaan keuangan, meski dirinya mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Puncak.

Lanjut Bupati, membangun di Kabupaten Puncak tidak seperti daerah lain. Karena persoalan geografis, hanya menggunakan pesawat dalam mengangkut barang, berdampak pada keuangan daerah. Di satu sisi ada persoalan sosial budaya. Kadang ada konflik sosial, membuat aset kadang tidak diatur secara baik, termasuk minimnya SDM maupun fasilitas. Namun dengan berbagai kelemahan yang ada, pihaknya terus membenah diri. Berusaha patuh dalam mengelola keuangan sesuai dengan SAP, akhirnya dengan kerja keras pihaknya mampu meraih opini WTP pada tahun ini. Opini WTP ini diraih untuk pertama kali, setelah dua kali hanya mampu meraih WDP.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *