oleh

DPRD Akan Buat Perda UMKM Keberpihakan Pengusaha Lokal

TIMIKA – Kabupaten Mimika sebenarnya sudah menghasilkan banyak produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), bukan hanya tentang APBD tapi juga non APBD. Sayangnya, banyak dari regulasi itu yang tidak dijalankan dan ada pula yang tidak relevan lagi.

Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng ketika ditemui di Hotel Grand Mozza pada Jumat (28/8) lalu mengungkapkan sudah banyak Perda yang diterbitkan sejak Tahun 2004. Tapi tidak berjalan efektif dan tidak relevan lagi sehingga harus dievaluasi dan direvisi.

Termasuk kata Robby, Perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak relevan lagi seiring perkembangan Kabupaten Mimika. Tidak relevannya Perda membuat Mimika kehilangan banyak potensi sumber pendapatan baik pajak maupun retribusi daerah.

Tidak hanya itu, Mimika juga belum membuat satu payung hukum yang melindungi atau mengakomodir pengusaha lokal. Padahal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat sudah ada.

Untuk itu DPRD akan menggodok satu Perda tentang UMKM sebagai turunan dari Perpres 17 Tahun 2019 untuk menopang pengusaha lokal asli Papua. “Itu menindaklanjuti Perpres. Dari pusat memang mengarahkan Perda untuk akomodir,” tandasnya.

Masih banyak Perda lain yang dikatakan Robby harus direvisi. Tapi untuk dijadikan program legislasi prioritas akan dibicarakan secara internal dan disampaikan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *