oleh

Tak Boleh PHK Karyawan Demo

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menegaskan kepada manajemen PT Freeport Indonesia untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang melakukan aksi beberapa hari lalu hingga mengakibatkan operasional terganggu.

Jawaban terhadap tuntutan karyawan kata Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yanengga yang ditemui di kantornya, Selasa (1/9) kemarin sudah terjawab. Akses dari dan ke Tembagapura sudah normal. Tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Tidak hanya soal jawaban terhadap tuntutan karyawan, Pemda kata Paulus, juga menekankan kepada pihak manajemen soal pemberian sanksi bagi karyawan yang melakukan aksi. Meskipun itu aksi spontanitas namun manajemen diminta tidak melakukan PHK.

Terlebih diungkapkan Paulus, karyawan yang melakukan aksi adalah mereka yang tetap bekerja selama pandemi. Dampaknya pun dirasakan langsung oleh perusahaan. Sehingga Pemda menegaskan hal itu kepada manajemen mengingat karyawan sudah bekerja pertaruhkan nyawa. Tidak hanya sekadar memberikan bonus kerja tapi juga tidak melakukan PHK bagi yang melakukan aksi.

Disnakertrans akan terus memantau dan mengawasi hasil kesepakatan antara manajemen dan karyawan. Ia bahkan terus menekan manajamen agar tidak memelihara persoalan yang justru memicu hal lebih besar dan dampaknya pun akan lebih besar juga.

Sama seperti aksi pemalangan, tidak akan terjadi jika dari awal manajemen memberikan izin kepada karyawan yang ingin bertemu keluarganya. Sebab ada yang berduka orang tua meninggal. Sampai ada yang mengalami masalah rumah tangga, dimana istri dibawa kabur oleh orang lain dan anak terlantar. “Pemerintah sarankan kepada manajemen kedepan jangan pelihara masalah. Kalau hal kecil harus disikapi. Daripada tidak ditanggapi dan akhirnya semua karyawan ikut mogok dampaknya sangat besar,” ujar Paulus Yanengga.

Sampai sekarang pun, PTFI bahkan kontraktor dan privatisasinya tidak menyampaikan laporan berapa banyak karyawan yang dirumahkan selama pandemi Covid-19. Disnakertrans meminta seluruh perusahaan untuk memasukkan data dan memberi kejelasan status karyawan yang dirumahkan. “Jangan sampai dirumahkan ternyata rekrut orang baru lagi dan timbul masalah,” tandas Paulus. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *