oleh

Membangun Papua di Atas Sendi Keberagaman (Bagian 1)

Oleh: Heddy Lukito


DILIHAT dari aspek sejarah, tekad menggabungkan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu ialah hasil kesepakatan dari rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rapat bersejarah itu secara bulat  menyepakati  bahwa semua wilayah bekas jajahan Belanda, yang ketika itu disebut Hindia Belanda, masuk ke dalam kedaulatan NKRI.

Bung Karno dalam buku “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia. “Apakah seseorang  akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?” tegas Bung Karno dalam buku itu.

Bung Karno menempatkan Papua sebagai bagian penting, yang sama pentingnya dengan wilayah lain. Indonesia tak akan utuh tanpa Papua di dalamnya. Di balik retorita itu, secara implisit ada konsep etis yang disampaikan Bung Karno: Papua harus menjadi bagian dari perjuangan  kemerdekaan Indonesia,  untuk menjadi bangsa yang bebas, bermartabat, dan setara dengan bangsa manapun di dunia.

Dalam kiprah sejarah selanjutnya, Bung Karno tidak mau tanggung-tanggung dalam memperjuangkan perebutan Papua dari tangan Pemerintah Hindia Belanda. Merebut Papua itu  berarti memerdekakan saudara-saudaranya dari penjajahan.

Dari sisi hukum, perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah memerdekaan seluruh tanah jajahan Hindia Belanda secara utuh dari Sabang sampai Merauke.  Papua sejak awal kemerdekaan RI selalu dianggap sebagai bagian integral dari NKRI, mengikuti gagasan negara bangsa yang dirancang Bung Karno.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Bagian integral itu artinya bagian legal dari suatu pemerintahan. Untuk itu, jika ada yang berpendapat bahwa Papua bukan bagian dari NKRI maka hal itu pasti keliru. Sejak 1969, yaitu saat dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Papua yang ketika itu masih bernama Irian Barat, adalah bagian sah dan integral dari bangsa Indonesia.

Secara de facto, sejak tanggal 1 Mei 1963 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)telah menyerahkan Papua untuk diadministrasi oleh Pemerintah Indonesia, pasca Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dicanangkan Presiden Soekarno, kemudian dilegalkan oleh Perjanjian New York setahun setelahnya. Meskipun telah diadministrasi oleh pemerintah Indonesia, Irian Barat masih belum diakui menjadi wilayah NKRI karena ada klausul perjanjian yang mensyaratkan, bahwa selama kurang lebih satu tahun Irian Barat berada di bawah pemerintahan sementara PBB. Baru pada 1969, pasca Pepera, Irian Barat secara resmi menjadi wilayah NKRI.

Pepera sendiri dilaksanakan  pada tanggal 24 Juli sampai sekitar bulan Agustus pada tahun 1969. PBB menjadi pengawas peristiwa bersejarah yang akan menyatukan Papua ke Indonesia. Pepera jelas bukan akal-akalan Pemerintah Indonesia, karena berdasarkan rekognisi internasional melalui PBB.

Sebanyak 16 orang perwakilan PBB dikirim ke Papua untuk mengawasi jalannya Pepera. Pada awalnya, ada 50 orang yang dikirim PBB, namun karena berbagai macam pertimbangan, hanya 16 yang tersisa untuk melakukan monitoring. Tugas mengawasi pelaksanaan Pepera dimulai pada 23 Agustus 1969.

Hasil Pepera di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan tanda tangan dari semua yang hadir dalam rapat. Secara de facto masyarakat Papua telah memilih untuk berintegrasi dengan  NKRI ini.

Pepera sendiri disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 pada Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969. Resolusi itu didukung oleh 82 negara, sedangkan 30 negara lainnya memilih abstain.

Tentu, keberhasilan memadukan Papua ke dalam NKRI  tidak serta merta menghilangkan kepentingan pemerintah Indonesia di Papua. Namun, secara timbal balik, dengan menjadi  bagian sah dari wilayah kedaulatan Indonesia, Papua adalah  bumi yang merdeka, yang manusianya bebas dari penjajahan dan diskriminasi. Mereka berhak atas berhak atas kebebasan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Presiden Soekarno melihat kondisi  Papua pada saat itu sangat  buruk  dalam berbagai aspek. Tak ada perlindungan secara sosial, hukum, dan politik. Tak ada satupun warisan Belanda yang  bisa  dijadikan modal membangun Papua. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menetapkan skema prioritas khusus di Papua dengan pendekatan komprehensif , yakni nasionalisme dalam keberagaman. (*/bersambung)

*) Mantan Sekjen Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *