oleh

Pokja Protokol Covid-19 Belum Putuskan Sanksi THM

Sanksi penutupan tempat hiburan malam (THM) yang melanggar protokol Covid-19, nampaknya hanya sebatas ancaman belaka. Pasalnya tiga hari berlalu, Tim Pokja Penegakan Protokol Covid-19 belum juga menetapkan jenis sanksi yang akan diberlakukan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika yang juga Ketua Tim Pokja, Yulianus Sasarari ketika dihubungi Radar Timika melalui telepon Selasa (8/9) kemarin mengungkapkan, ada temuan berdasarkan hasil pengawasan dari tim gabungan.

Hanya saja kata dia, setelah adanya temuan itu tim belum duduk membahas tindaklanjutnya.

“Sampai hari ini dari kondisi itu kami belum duduk bahas tindaklanjutnya bagaimana. Apakah kita perlu memanggil yang bersangkutan pemilik bar itu dan langkah-langkahnya bagaimana,” terangnya.

Peraturan Bupati tentang Penegakan Protokol Covid-19 dikatakan Sasarari, memang sudah ada sebagai turunan dari Instruksi Presiden. Tapi dalam Perbup itu, hanya mencantumkan sanksi berupa teguran tertulis. Sedangkan sanksi administrasi belum nampak apalagi denda seperti daerah lain dalam bentuk uang.

Dikatakan Sasarari, tim harus melakukan duduk bersama untuk membahas kelanjutan penegakan protokol Covid-19. Tertutama menetapkan model sanksi yang harus diberikan kepada para pelanggar protokol kesehatan, bukan hanya THM tapi juga masyarakat umum.

Khusus untuk THM kata dia, ada beberapa model sanksi yang bisa diterapkan seperti penutupan. Bisa juga tetap diizinkan dengan catatan pihak pengelola, harus membuat dan menandatangani surat pernyataan.

Meski sanksi belum ditetapkan dalam Perbup namun menurut Sasarari, sejak awal Tim Pokja sudah menegaskan kepada para pelaku usaha terutama pemilik THM, agar menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung dan pekerja wajib gunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *