oleh

WTP Lima Kali, Pemda Tetap Dapat Catatan

Pemda Kabupaten Mimika tetap mendapatkan sejumlah cacatan penting yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 maupun di tahun-tahun anggaran yang akan datang. Walaupun sudah mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) selama lima kali, namun Legislatif tetap menyoroti hasil pembangunan dan program di lapangan yang belum sesuai dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh eksekutif.

Sejumlah catatan yang harus dilaksanakan oleh eksekutif tersebut terungkap dalam rapat sidang paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kabupaten Mimika tahun anggaran 2019 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) yang berlangsung selama tiga hari, Rabu-Jumat (9-11/9) di ruang rapat paripurna DPRD.

Ketua Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno,SSos, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas opini (WTP) yang didapat lima kali berturut-turut. Namun, sejumlah catatan bagi eksekutif yang masih harus dilaksanakan yakni pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi agar lebih memaksimal dalam pembangunan demi kepentingan rakyat sesuai visi misi Bupati. Pemerintah juga harus menyusun pertanggungjawaban dan gambaran jelas apa yang telah dicapai, serta permasalahan yang ada agar disampaikan secara terbuka kepada DPRD.

“Fraksi Golkar juga melihat penyerapan anggaran tahun 2019 hanya sebesar 51,02% dari total belanja yang dianggarkan, dengan kondisi ini maka pemerintah perlu mencari permasalahan sekaligus solusi agar penyerapan anggaran dapat maksimal,” ujar Mariunus.

Fraksi Golkar DPRD Mimika juga memberikan masukan terhadap proses pelelangan diawal tahun agar penyerapan lebih optimal dan menjaga mutu pekerjaan. Pemda diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dari tahun sebelumnya yaitu 14,50% ditahun 2019, karena indikator ekonomi maka angka kemiskinan berkurang.

Begitupun dengan Fraksi NasDem. Daud Bunga,SH yang mewakilinya juga memberikan apresiasi atas opini WTP yang didapat oleh Pemkab Mimika. Ia menjelaskan pada prinsipnya pelaksanaan APBD telah dilakukan secara transparan, akuntabel.

“Untuk itu Fraksi NasDem meminta kepada pemda untuk memberikan penyempurnaan terhadap tata kelola anggaran untuk mengurangi adanya penyimpangan anggaran serta kepada perangkat daerah untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah,” jelas Daud. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *