oleh

Kejaksaan Eksekusi ASN Terpidana Korupsi

Kejaksaan Negeri Mimika mengeksekusi seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan terpidana kasus korupsi Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011 ke Lapas Klas IIb Timika.

Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Mohamad Ridosan menjelaskan, diamankannya terpidana yang bernama Ayub Howay oleh Tim Kejaksaan itu, dilakukan di sekitar Kelurahan Kamoro Jaya SP 1 pada Jumat (11/9) sekitar Pukul 20.00. Ayub diamankan lantaran menghilang sejak keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung pada Tahun 2017. Penangkapan Ayub dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mimika, Donny Stiven Umbora.

Jalani Hukuman 4 Tahun Penjara

Ayub diamankan dan dieksekusi berdasarkan putusan Kasasi MA bernomor 744 yang dikeluarkan Tahun 2017. Dalam putusan tersebut disebut, Ayub divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 Juta subsider kurungan 1 tahun.

Kajari menjelaskan, sebelum mengamankan AH malam itu, pihaknya telah menerima laporan bahwa Ayub seringkali keluar masuk Timika. “Kebetulan baru-baru ini dia terpantau keberadaannya. Oleh karena itu, kita langsung menyiapkan tim yang dipimpin Kasi Pidsus Donny Umbora dan Plh Kasi Intel Roy Sembiring,” ujarnya.

Setelah diamankan, Ayub kemudian langsung dieksekusi (ditahan) ke Lapas Klas II B Timika malam itu juga. “Kalau dititip ke (Kantor) Kejari, tidak ada fasilitas juga disana. Apalagi disini kan sudah tugas khususnya menjaga narapidana,” sambungnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Donny Stiven Umbora menambahkan, untuk masa tahanan yang dijalankan Ayub kedepan secara teknis akan dikurangi masa tahanan sebelumnya yang pernah dijalani AH selama bergulirnya kasus tersebut. “Masalah teknis penghitungan penahanan, nanti Lapas yang lebih tahu,” jelasnya.

Donny menjelaskan, sebelum penangkapan, pihaknya melakukan pendekatan dan pemanggilan kepada terpidana kasus korupsi diklat prajabatan tersebut. Namun yang bersangkutan meskipun telah disampaikan melalui keluarga, namun dinilai tidak kooperatif.

“Makanya kita melakukan penangkapan sekarang ini. Kami sudah koordinasi dengan keluarga,” sebutnya.

Selain Ayub, dalam kasus tersebut ada dua terpidana lain yang saat ini sedang menjalani masa hukuman. Ayub sendiri dijelaskan pada saat kasus tersebut terungkap, bertindak sebagai PPATK yang melaksanakan kegiatan berdasarkan APBD Perubahan saat itu di akhir tahun. Namun belakangan, terungkap adanya kerugian negara.

Sampai sidang diputus dari tingkat pertama sampai dengan banding kasasi MA, Ayub tetap dinyatakan bersalah. “Kerugian negara untuk tiga orang ini senilai Rp 1,1 Miliar. Untuk AH sendiri senilai Rp 600 Juta. Namun, uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan hanya Rp 200 Jutaan,” tutupnya. (dcx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *