oleh

Persiapkan SK Kolektif Honorer, Pemda Lakukan Verifikasi

Pemda Kabupaten Mimika tidak menampik jika banyaknya tenaga honorer yang ada di berbagai ODP di Kabupaten Mimika, cukup membebani APBD setiap tahunnya. Untuk mengurangi beban tersebut, maka tim sedang melakukan verifikasi untuk pembuatan SK secara kolektif.

Wakil Bupati Johannes Rettob, Jumat (11/9) di Kantor DPRD mengatakan, jika pegawai honor diperlukan apabila kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan. Namun, jika tenaga honor banyak namun tidak sesuai dengan kualifikasi dan analisa jabatan, maka tentu memberikan beban tambahan bagi OPD yang bersangkutan.

“Kita membutuhkan orang-orang yang penting, honor sudah diterima, level masuknya jadi guru, sesudah diterima jadi pegawai negeri, pindah tidak mau lagi jadi guru, pindah ke tempat lain, ini tidak boleh lagi terjadi. Jabatan kita adalah guru, nanti kita akan perbaiki ini semua,” jelas Wabup Rettob.

Lanjutnya, tenaga-tenaga honor yang sedang melakukan evaluasi dan verifikasi ini akan memastikan mereka memiliki SK secara kolektif. Dengan evaluasi dan verifikasi ini, Wabup Rettob mengakui jika pemerintah sudah tidak akan menambah tenaga honorer yang baru lagi.

Wabup Rettob berharap para tenaga honorer yang bekerja saat ini di OPD manapun dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan analisa jabatan mereka. Ini harus dilakukan agar para tenaga honorer ini tidak terkesan menganggur dan hanya membebani keuangan daerah karena pemerintah harus memberikan mereka honor yang juga bersumber dari APBD setiap tahunnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *