oleh

Warning ASN hingga Honorer, Wabup: Harus Profesional

“Tugas kita melayani buat daerah ini cerdas, aman dan ujungnya sejahtera,” kata Wabup.

Bukan rahasia lagi, kalau akhir-akhir ini situasi pemerintahan di Kabupaten Mimika sedang tidak stabil. Itu terjadi karena adanya beberapa polemik yang berdampak pada jalannya pemerintahan. Namun Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM meminta para pegawai untuk tidak terbawa suasana dan tetap profesional.

Saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (14/9) kemarin, Wabup Rettob mengatakan, PNS baik yang mendudukijabatan eselon II, III dan IV hingga honorer mengemban tugas untuk melayani masyarakat. Tidak menganggap diri bos. “Tugas kita melayani buat daerah ini cerdas, aman dan ujungnya sejahtera,” kata Wabup.

Hanya saja akhir-akhir ini Wabup menilai, banyak PNS bahkan honorer yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Secara terang-terangan Wabup menyebut Bagian Humas dan Protokol Setda Mimika.

Sebagai bagian yang bertugas mengelola informasi acara dan jadwal, serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pemda terutama Bupati dan Wakil Bupati, dinilai Wabup Rettob tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Itu ia alami dalam beberapa kegiatan yang menurutnya membuat Pemda Mimika dipermalukan. Pertama, terkait agenda sidang di DPRD yang berujung walkout. Wabup mengatakan baru diberitahu pada malam hari sehari sebelum sidang, itupun ketika sudah berada di Jayapura. Padahal informasi itu sudah ada sejak pekan lalu.

Kejadian kedua, tatkala ia menghadiri peresmian salah satu gedung gereja. Tapi saat peresmian, unsur Pemda yang dipanggil bukanlah dirinya melainkan pejabat yang lebih rendah dari Wabup. “Akibatnya pemerintah dipermalukan, tidak punya wibawa. Jangan coba-coba lagi Humas Protokol. Harus profesional,” tegasnya.

Tidak hanya bagi Bagian Humas dan Protokol Setda, peringatan ini juga ditujukan Wabup kepada semua pegawai, tak terkecuali honorer. Bahkan diungkapkannya ada honorer yang menyebar isu bahwa pejabat atau PNS yang mendekati Wakil Bupati akan dipecat.

Hal ini yang sangat disesalkan oleh Wabup. Menurutnya situasi ini terjadi karena ada pihak yang ingin menghancurkan pemerintahan demi kepentingan pribadi dan kelompok. “Tidak berpikir daerah ini mau maju atau tidak yang penting dapat jabatan,” tandasnya.

Wabup yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan di masa pemerintahan sebelumnya mengungkapkan situasi yang sama. Namun kala itu, ia sebagai bawahan dan PNS tetap profesional menghargai pimpinan. Menurutnya sebagai bawahan wajib memberi masukan yang baik. belerja bukan untuk jabatan tapi jabatan untuk melayani. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *