oleh

Dinkes Diminta Tertibkan Tarif Rapid Test

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika diminta untuk menertibkan tarif rapid test di klinik-klinik swasta. Dengan harga yang bervariasi mulai Rp 200 hingga 300 ribu, masyarakat dibuat bingung karena surat keterangan rapid test ini wajib dimiliki untuk syarat melakukan perjalanan ke luar daerah.

Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, Saleh Al Hamid saat dijumpai Radar Timika di Kantor DPRD, Selasa (15/9) kemarin mengatakan, berdasarkan Kepmenkes nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dirilis Juli 2020, disebutkan bahwa penggunaan rapid test tidak digunakan untuk diagnostik, tidak seharusnya klinik-klinik membuat harga pemeriksaan rapid test ini dengan harga yang mahal.

Untuk itulah, Dinkes harus memeriksa klinik-klinik yang melakukan pemeriksaan rapid test dengan harga yang tidak seragam ini. Dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan, tidak seharusnya daerah menentang aturan dan keputusan yang lebih tinggi dengan mematok biaya yang tinggi kepada masyarakat.

“Ini sudah jelas ada aturan Menteri Kesehatan, anda bisa bayangkan masyarakat diambil darahnya, diperiksa, covid ini ada, tapi mengapa pemeriksaan rapid test ini masih ada, dan dikenakan biaya yang tidak seragam,” jelasnya.

Lanjutnya, kini masyarakat was-was karena harus memiliki surat rapid test yang harus dikantongi sebelum berangkat ke luar daerah ini. Bahkan para penumpang kapal harus membayar biaya rapid test yang lebih mahal ketimbang harga tiket kapal itu sendiri.

Melihat belum memihaknya aturan kepada masyarakat, maka Saleh berharap agar pemerintah bisa melihat lagi adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang aturan rapid test ini.

Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan jika aturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan sendiri bisa dilanggar oleh pemerintahan daerah melalui dinas teknis seperti Dinas Kesehatan.

Untuk diketahui, pada kondisi keterbatasan kapasitas pemeriksaan Rapid Test-PCR (PT-PCR), rapid test dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus.

Adapun situasi khusus ini seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti di Lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok-kelompok rentan. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *