oleh

PDIP Minta Humas dan Protokoler Eksekutif Serta Legislatif Bekerja Maksimal

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Mimika dengan tegas mengharapkan peran dari Sekretariat DPRD dan Bagian Protokoler Setda Mimika bisa lebih maksimal lagi kedepannya. Kedua bagian yang penting di birokrasi ini dipandang memiliki peran yang sangat krusial untuk membenahi penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Harapan agar Sekretariat DPRD dan Bagian Protokoler Setda bisa lebih maksimal dalam menjalankan tupoksinya, setelah beberapa kali terjadi miss komunikasi yang menimpa Wakil Bupati, Johannes Rettob dalam acara-acara pemerintahan maupun umum.

Melihat Wabup Rettob yang juga adalah kader terbaik DPC PDIP tidak dapat menjalankan tupoksinya dalam beberapa kesempatan karena terjadi miss komunikasi yang diduga dilakukan oleh Sekertariat DPRD bersama Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Mimika, maka DPC PDIP menggelar jumpa pers di kantor sekretariatan di Jalan Restu, Rabu (16/9).

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mimika, Alfiyan Akbar Balyanan, SH dalam pernyataan sikapnya, mengungkapkan jika PDIP berharap agar kedepannya Sekretariat DPRD dari jauh hari telah menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan agenda-agenda rapat paripurna DPRD Mimika yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

Selanjutnya, meskipun kehadiran keduanya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (3) PP 13/2019, namun Paripurna sebagai forum tertinggi wajib dihadiri oleh keduanya, apalagi yang menyangkut dengan pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

Hal lainya, yakni perlu diketahui bahwa dalam konsep ketatanegaraan, Bupati dan Wabup merupakan ‘elected official’, sehingga keduanya yang dibebankan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dalam satu tahun anggaran kepada rakyat melalui DPRD. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya klausul yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP 13/2019.

Disebutkan juga, berdasarkan keterangan Wakil Bupati di beberapa media, nampak bahwa Wakil Bupati bukannya tidak ingin menghadiri Paripurna LKPJ, namun alasan ketidakhadirannya oleh karena tidak mengetahui adanya rapat paripurna. Sehingga Wabup memutuskan untuk berangkat ke Jayapura. Dan begitu sudah tiba, baru kemudian Wabup menerima undangan melalui pesan WhatsApp.

“PDIP berharap agar hal ini patut menjadi evaluasi bersama, sehingga hal seperti ini tidak terjadi kemudian hari. Untuk itu Sekretariat DPRD dan Bagian Protokoler Setda memiliki peran yang sangat krusial untuk membenahi peguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif,” tegas Akbar.

Didampingi pengurus lainnya, Lusi Lokolo, Ros Okoserai, Aris, Hajimad, Akbar mengungkapkan jika permasalahan yang menimpa Wabup Rettob belakangan ini cukup menyita perhatian publik.

Polemik yang terjadi  seperti aksi walk out Fraksi Gerindra pada rapat Paripurna LKPJ dan LPP-APBD 2019 dan Wabup Rettob yang tidak mendapat kesempatan untuk membawakan pidato pada sebuah acara di gereja pada akhir pekan lalu, disebutkan Akbar, sikap Fraksi PDIP jelas yakni mendukung kepemimpinan Bupati dan Wabup.

DPC PDIP sebutnya, melihat berbagai persoalan di Kabupaten Mimika beberapa waktu belakangan ini memang cukup menyita perhatian masyarakat. Walaupun cukup mentoleransi kejadian miss komunikasi pada saat rapat paripurna LKPJ dan LPP-APBD 2019, namun kejadian pada saat peresmian gerejalah yang menjadi perhatian partai.

Wabup Rettob yang diundang secara resmi ternyata tidak diberikan peran sesuai dengan jabatannya. Untuk itulah, sebagai partai pengusung Bupati dan sekaligus dalam menjalankan fungsinya, DPC PDIP menegaskan kejadian tersebut tidak bisa ditolerir.

“Kami sebagai partai pengusung merasa kecewa karena wibawa pemerintah serta merta dijatuhkan dengan caca-cara yang tidak beradab dan beretika,” tutup Akbar.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *