oleh

Penyelesaian Masalah 28 Pangkalan Mitan akan Dibahas Lagi

TIMIKA – DPRD Khususnya Komisi B akan segera melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) guna membahas penyelesaian masalah yang menimpa 28 agen minyak tanah di Kabupaten Mimika.

Sampai saat ini, masalah yang menimpa 28 pangkalan minyak tanah ini belum terselesaikan. Dimana, 28 pemilik pangkalan minyak tanah (mitan) bersubsidi meminta kejelasan Pemda Mimika dalam hal ini Disperindag soal pemberhentian pasokan mitan ke agen CV Fafi Niap.

Dengan pemberhentian yang sudah berlangsung sejak Desember 2019 lalu, terhitung kurang lebih empat bulan ke 28 agen mitan ini tidak lagi bisa beroperasional dan menjual mitan kepada masyarakat.

Ketua Komisi B, Rizal Patadan, Jumat (18/9) mengungkapkan persoalan 28 pangkalan mitan tersebut sebenarnya sudah bisa diselesaikan, namun disinyalir ada oknum-oknum tertentu yang membuat sampai tidak ada penyelesaian.

“Memang ini ada oknum yang sengaja menggiring supaya apa yang sudah disepakati tidak jadi,” ujarnya.

Untuk itu, setelah kembali ke Timika, agenda tersebut yang menjadi fokus Komisi B DPRD Mimika.

“Saya balik ke situ, nanti kita akan fasilitasi. Karena masalah ini terlalu lama, sehingga persoalan lama ini kita bisa tuntaskan dan ada keberpihakan kepada masyarakat, jadi harus ada solusi,” tegas Rizal.

Sementara itu, Pithein Jitmau mewakili para pemilik pangkalan mengatakan aspirasi mereka yaitu topik pembicaraan mereka dengan dewan bukan soal Cv Fafi Niap, melainkan persoalan mereka sebagai agen yang sangat dirugikan karena tidak lagi bisa mencari nafkah dari penjualan mitan.

Para pemilik pangkalan juga mempertanyakan mengapa mulai Desember hingga Maret ini tidak disalurkan kepada mereka. Dari persoalan ini, mereka juga minta agar pemerintah tidak lagi memberikan CV Fafi Niap kepada pihak lain, pangkalan lama tidak berjalan, pemerintah yang menjanjikan agar pangkalan bisa dititipkan kepada Mitro, padahal sampai sekarang tidak terbukti.

Para pemilik pangkalan juga mempertanyakan mengapa sampai saat ini janji kepala Disperindag untuk menyelesaikan masalah mereka belum juga dilaksanakan, padahal saat ini kisaran harga mitan sampai Rp 65 ribu-Rp 80 ribu per 5 liternya. Bila melihat keadaan sekarang, Disperindag menurut mereka tidak bijak dan memperhatikan masalah.

Pemerintah juga sebut Pithein, diharapkan dapat melaksanakan amanat UU Otsus yang mengakomodir para pengusaha Papua dibandingkan dengan pengusaha non Papua. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan amanat UU Otsus itu sendiri untuk pembinaan masyarakat Papua.

Akibat dari tidak berjalannya penjualan mitan oleh 28 pangkalan ini sebut Pithein, sampai saat ini mereka cukup kesulitan mencari nafkah.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *