oleh

100 Persen OAP Lulus CPNS Kabupaten Puncak

ILAGA – Janji Bupati Puncak Willem Wandik dan Wakil Bupati Pelinus Balinal, untuk memperjuangkan nasib Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Puncak dalam penerimaan CPNS 2018, akhirnya terbukti. Dari penerimaan 409 formasi yang diperebutkan, 100 persen merupakan kalangan anak asli Kabupaten Puncak. Hal ini diungkapkan Bupati Puncak, Willem Wandik saat memimpin apel sekaligus pengumuman hasil CPNS 2018 di Halaman Kantor Bupati Puncak, Senin (21/9).

Untuk daftar nama-nama peserta Tes CPNS yang dinyatakan lulus, juga telah diumumkan.

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, red) Kabupaten Puncak, karena ternyata saat pengumuman kali ini, hasil tes ternyata semuanya 100 persen anak asli Papua. Saya sudah baca nama-nama dari awal sampai dengan terakhir, semua anak-anak asli Kabupaten Puncak, tidak ada dari luar Kabupaten Puncak Papua. Ini membuktikan keberpihakan kita kepada orang asli Papua,” ungkap Bupati.

Bupati menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari BKPSDM, bahwa dari 800 peserta tes CPNS 2018 lalu, dimana peserta semua anak asli Kabupaten Puncak, tidak ada yang dari luar Papua, dan hasil tes dilakukan secara online dan transparan. Hasil nilai ditunjukkan dan tidak ada intervensi dari pejabat, Bupati atau Wakil Bupati. Bahkan semua nama-nama peserta tes juga ditempel secara transparan. “Ini artinya bahwa hasil Pengumuman CPNS 2018, sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua asal Kabupaten Puncak, jadi tidak boleh lagi ada penolakan terhadap hasil ini,” katanya.

“Tes CPNS 2018, kita tidak buka tes untuk umum, murni 100 persen anak asli Kabupaten Puncak. Mereka sendiri yang ikut tes, lihat nilai sendiri, mereka sendiri yang tentukan. Ini murni kerja dari para pencaker anak asli Puncak yang ikut tes. Apapun hasilnya diterima, tidak boleh lagi ada keributan, atau kenapa dan kenapa, tanya pada dirimu sendiri,” tambahnya.

Lanjut Bupati, hasil 100 persen anak Papua ini bukan berarti menunjukkan adanya diskriminasi. Namun ini merupakan langkah afirmasi secara positif bagi anak asli Papua. Karena sejauh untuk bidang lain, nampaknya masih membutuhkan proses, sementara banyak anak asli Papua yang sudah menyelesaikan kuliah namun tidak terserap di lapangan kerja. Sehingga kesempatan untuk menjadi PNS, hanya bisa dilakukan melalui cara-cara seperti ini.

“Penerimaan-penerimaan yang dahulu, sudah banyak kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita dari luar Puncak. Kesempatan seperti ini, tidak salahnya kita berikan kesempatan buat adik-adik kita yang sudah sarjana, yang menganggur ini. Tidak mungkin mereka pegawai di luar Kabupaten Puncak atau Papua. Kesempatan mereka jadi PNS hanya di daerah mereka sendiri. Artinya ini bagian dari “diskriminasi positif” bagi orang asli Papua,” tambahnya.

Kepada para pancakar yang lain, terutama honorer, baik anak asli maupun non Papua yang namanya belum tembus karena tidak mengikuti tes, Bupati berharap agar bersabar. Sebab nama mereka sudah didatakan, terutama tenaga guru dan kesehatan. Mereka ini akan diakomodir pada penerimaan berikut, dengan kuota 20 persen.

“Penerimaan berikut, sudah pasti 80 persen anak asli, 20 persen non Papua. Khusus untuk non Papua, kita akan akomodir tenaga guru dan kesehatan, terutama saudara-saudara kita yang sudah mengabdi hampir tujuh sampai delapan tahun ke atas, sudah pasti akan kita terima,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *