oleh

Pembatasan Sosial Belum Diberlakukan

Melonjaknya kasus di masa new normal serta bertambahnya angka kematian pasien Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kembali menerapkan pembatasan sosial. Hanya saja belum ada kesepakatan bersama untuk pemberlakuannya.

Rapat evaluasi yang dipimpin Pj Sekda Mimika, Jeny Usmani, SPd MPd bersama Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Yosias Lossu pada Sabtu (20/9) di Hotel Grand Mozza, baru sebatas menyusun rancangan kesepakatan bersama. Tapi itu belum bersifat final karena belum ditandatangani oleh Bupati Mimika serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

“Karena belum ada kesepakatan bersama,” tandas Yosias Lossu.

BPBD: Yang Beredar di Medsos Adalah Hoaks

Kepala BPBD Mimika, Yosias Lossu ketika dikonfirmasi Radar Timika, Minggu (20/9) menegaskan, pembatasan sosial belum final karena belum ada kesepakatan bersama. Adapun informasi yang beredar melalui WhatsApp dan media sosial ditegaskan itu hoax. “Karena belum ada kesepakatan bersama,” tandas Yosias Lossu.

Jadi dikatakan Yosias, selama belum ada kesepakatan bersama maka pembatan sosial belum diberlakukan. Aktivitas masyarakat masih sesuai kesepakatan sebelumnya yakni new normal dengan menerapkan protokol kesehatan.

Aktivitas warga pengguna jalan di persimpangan Jalan Hasanuddin – Jalan Yos Sudarso masih terpantau ramai pada Minggu malam. Belum ada pembatasan sosial yang dilakukan.

Meski belum resmi diberlakukan tapi pembatasan sosial nampaknya menjadi pendekatan yang akan dilakukan oleh Pemda Mimika dalam mencegah penyebaran Covid-19. Beberapa poin telah dirancang seperti yang diungkapkan Pj Sekda Mimika, Jeny Usmani, SPd MPd.

Pertama aktivitas masyarakat kembali dibatasi. Hanya berlaku mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Aktivitas apapun dilarang pada malam hari. Pemda Mimika sendiri kembali menerapkan kebijakan work from home (WFH). Adapun 25 persen PNS yang berkantor hanya untuk urusan esensial. Apel juga kembali ditidakan. “Semua kerja dari rumah,” ujar Jeny.

Kebijakan WFH ini diterapkan mengingat penyebaran Covid-19 di Mimika ada 12 klaster yang hampir semuanya adalah klaster perkantoran. Termasuk Dinas Perhubungan (Dishub), dimana lima orang pegawainya terpapar.

Selain itu Pemda juga berencana kembali memberlakukan aturan wajib swab bagi penumpang, baik udara maupun laut dari luar yang akan datang ke Timika. Tapi bagi yang akan berangkat dari Timika, bisa dengan rapid test.

Untuk aktivitas perdagangan jika pembatasan sosial diberlakukan maka hanya Pasar Sentral yang dibuka. Sementara dari laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 ada 6 pedagang Pasar Sentral yang dinyatakan positif Covid-19.

Klaster perkantoran penyebaran lainnya juga ada di PLN, Kantor Imigrasi, Satgas Nemangkawi dan Portsite. Juga ada klaster perumahan seperti di  Jalan Kartini, BTN Kamoro SP 4, Pondok Amor dan base camp.

Meningkatnya kasus berdampak pada layanan. Mengenai penanganan pasien, Jeny mengatakan dalam pertemuan belum dibahas secara detail. Namun Pemda akan mengambil kebijakan melindungi masyarakat yang disesuaikan dengan evaluasi di bidang kesehatan. Apakah kembali dilakukan karantina terpusat atau tetap isolasi mandiri.

Belum diberlakukannya pembatasan sosial juga karena regulasi untuk penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan juga belum dibuat. “Soal sanksi, nanti dikoordinasi dengan Kajari dulu karena ini menyangkut hukum. Kalau sudah dikoordinasi dan dibuat regulasi baru sosialisasi untuk ditegakkan aturan. Kita tidak bisa berlakukan sanksi tanpa dasar hukum,” tandas Jeny. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *