oleh

Bagian Hukum Gelar Sosialisasi JDIH

TIMIKA – Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk hukum atau peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Bagian Hukum Setda membuat jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Adanya sistem yang terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Mimika ini mulai disosialisasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sosialisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum digelar Kamis (24/9) di Hotel Grand Mozza dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Yulianus Sasarari, SSos.

Yulianus Sasarari dalam sambutannya mengatakan pengembangan dokumentasi informasi hukum berbasis teknologi informasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah wajib menyediakan dan menyebarluaskan seluruh informasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Informasi itu harus diperoleh secara mudah dan cepat.

Inilah yang menurut Yulianus diupayakan oleh Pemda Mimika melalui Bagian Hukum Setda Mimika dengan membentuk jaringan melalui media elektronik. Ini juga diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional tentang standar pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pasal 5. Dimana Pemda wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Bagian Hukum Setda Mimika sudah membentuk jaringan informasi dan dokumentasi hukum. Ini bertujuan untuk penyebarluasan produk hukum yang merupakan pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan. Juga merupakan sarana pemberian informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat agar dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya JDIH diharap dapat menciptakan suatu informasi antara pemerintah selaku pengambil kebijakan dengan warga masyarakat selaku pihak yang melaksanakan kebijakan pemerintah.

“Selain itu juga dapat menampung aspirasi warga masyarakat khususnya dalam menyikapi berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga berbagai saran positif dari warga masyarakat tetap terbuka untuk menuju masyarakat yang sadar hukum dan taat hukum,” terang Sasarari.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *