oleh

Tidak Pakai Masker Dihukum Tapi Bukan Denda

Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sudah sepakat perpanjang masa adaptasi hidup baru atau new normal tapi dengan menerapkan pembatasan aktivitas. Sanksi juga sudah dibuat dan siap diterapkan bagi pelanggar.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM yang ditemui di Hotel Grand Tembaga usai membuka kegiatan, Kamis (24/9) kemarin mengatakan, pembatasan waktu sebagai pengingat kepada masyarakat bahwa Mimika masih dalam status darurat Covid-19. Tapi ia menegaskan ini bukan pembatasan sosial berskala besar ataupun diperketat dan diperluas. “Kita masih status new normal tapi kita kurangi waktu aktivitas hanya sampai 9 malam,” ujarnya.

Pelanggan dan pramuniaga tetap gunakan masker di Diana Supermarket.

“Jadi mohon hati-hati, semua orang harus pakai masker,” tutur Wabup Rettob.

Sweeping Dilakukan Secara Acak

Pembatasan aktivitas baru berlaku efektif pada Senin (28/9) mendatang. Pengawasan kata Wabup Rettob, akan diperketat dan ditingkatkan. Terutama penerapan protokol Covid-19. Makanya tim gabungan akan melakukan sweeping masker pada pukul 06.00 WIT sampai 21.00 WIT secara acak.

“Mulai hari Senin yang tidak pakai masker akan diberikan sanksi. Perbup Nomor 20 Tahun 2020 sudah ditandatangani dan sanksi ada di dalam sana. Sanksi untuk individu dan kelompok usaha, penyelenggara,” tegas Wabup Rettob.

Bagi yang tidak mematuhi protokol Covid-19 sesuai yang ada dalam Perbup maka akan ditindak. Ada sanksi administratif, tertulis sampai pencabutan usaha bagi kelompok usaha. Sanksi pidana tidak diberikan karena harus diatur dalam regulasi yang lebih tinggi, minimal Peraturan Daerah (Perda).

Wabup mengatakan tidak ada denda bagi individu yang melanggar. Tapi hukuman akan tetap diberikan tergantung dari tim yang melakukan pengawasan. Jenis hukuman akan dibuat secara detail oleh kelompok kecil yang dibentuk.

Wabup menjamin, hukuman yang diberikan bagi pelanggar tetap humanis. Sehingga ia menekankan kepada para petugas untuk tidak berlebihan. Dalam Perbup disebutkan hukuman berupa kerja sosial. bisa saja diminta membersihkan atau mengangkat sampah. “Jadi mohon hati-hati, semua orang harus pakai masker,” tutur Wabup Rettob.

Penyekatan jalan juga kata Wabup pasti dilakukan. Tim akan melihat apabila masih ada warga yang berkeliaran di atas pukul 21.00 WIT maka langsung dikenakan sanksi. Bisa saja langsung rapid test dan jika reaktif langsung dibawa ke shelter.

“Penyekatan untuk disiplin. Kita batasi sampai jam 9 malam pasti ada yang jaga di jalan. Kalau misalnya ada yang melanggar aturan jam 9 masih ada kegiatan ya dikenakan sanksi. Bukan itu saja akan dilakukan pengecekan di tempat-tempat rumah makan, tempat hiburan kita pastikan buka atau tidak,” terangnya.

Wabup Rettob menyatakan model pembatasan ini akan dievaluasi dalam seminggu. Jika kasus masih terus meningkat maka waktu aktivitas akan dikurangi lagi. Bisa hanya sampai pukul 19.00 WIT bahkan kembali PSDD.

Tim kecil akan dibentuk dan bertugas di masing-masing episentrum atau klaster. Kemungkinan pada daerah itu dilakukan isolasi mikro. Juga bisa dengan pemeriksaan massal dan karantina wilayah selama 14 hari. “Tapi prinsipnya bahwa masyarakat harus sadar, kita harus menyelamatkan masyarakat dan masyarakat harus tertib, ekonomi harus jalan dan masyarakat sehat,” tandas Wabup Rettob. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *