oleh

FK3P Menolak Pelatihan Program e-DMC dan e-HDW

TIMIKA – Forum Komunikasi Kepala Kampung dan Perangkat (FK3P) Kabupaten Mimika, menyatakan sikap untuk menolak melaksanakan pelatihan penggunaan Aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC) dan Penggunaan Aplikasi Human Development Worker (e-HDW).

Hal itu ditegaskan Ketua FK3P, Elias Mirip bersama perwakilan sejumlah kepala kampung dan distrik dalam keterangan pers yang berlangsung di Kantor Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wania, Sabtu (26/9).

“Melalui Forum ini, kami menyatakan sikap menolak untuk melaksanakan pelatihan penggunaan Aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC-19) dan Penggunaan Aplikasi Human Development Worker (e-HDW) di Tahun 2020, karena kami menemukan kejanggalan terlebih dalam penyusuan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kegiatan ini,” kata Elias Mirip didampingi Sekretaris FK3P, Rakam Suntoro serta sejumlah kepala kampung lainnya.

Kata Elias, penolakan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, mulai dari pertimbangan pembiayaan dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) hingga terdapat kejanggalan di dalam pengelolaan kegiatan e-DMC-19 dan e-HDW itu sendiri.

“Jika memang diwajibkan, maka pelatihan aplikasi ini kami laksanakan di Tahun 2021 mendatang, karena melihat jangka waktu yang ada tersisa dua bulan saja di Tahun 2020 ini,” ujarnya.

Elias juga turut mempertanyakan pelatihan aplikasi ini berjalan tanpa diketahui asal mulanya. Menurut Elias, paling tidak terlebih dahulu disampaikan sehingga pemerintah kampung dapat melakukan musyawarah, serta menentukan alokasi dana untuk kegiatan tersebut.

“Kita juga harus bikin perencanaan melalui musyawarah dengan masyarakat. Yang ada sekarang ini kita hanya terima RAB yang sudah jadi. Kami tidak mau di kemudian hari ada temuan,” ucapnya.

Ia mengakui, terkait kegiatan tersebut pihaknya telah menerima surat edaran Bupati Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Kampung dan Masyarakat (DPMK) untuk menindaklanjuti kegiatan yang dijalankan oleh Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Mimika tersebut.

Dalam surat itu memerintahkan untuk pihak aparatur kampung melaksanakan pelatihan dimaksud untuk program stunting dan penanganan Covid-19 di kampung-kampung.

“Kami mau pakai anggaran dari mana untuk kegiatan ini. Kami kepala kampung dan perangkat tidak punya uang. Uang di kampung milik masyarakat dan kampung. Kami lebih hati-hati dalam hal ini,” tegasnya.

Elias menyayangkan kegiatan yang dibebankan dari APBK tersebut tidak dikelola sepenuhnya oleh aparatur kampung, melainkan melalui pihak ketiga. Bahkan ada kejanggalan di situ semua teknik pelaksanaan mulai dari panitia dan pemateri diatur oleh pihak ketiga. Sementara dana kampung tidak diijinkan dikelola oleh pihak lain.

Hal disenada ditegaskan oleh Sekretaris FK3P Kabupaten Mimika, Rakam Suntoro. Menurut Rakam, keberadaan FK3P tidak untuk menentang pemerintah, tetapi untuk membantu pemerintah. Ia menilai pelatihan tersebut sengaja dimanfaatkan oleh pihak ketiga demi kepentingan oknum-oknum tertentu.

“Ada pihak lain yang justru mengambil alih. Padahal, kita semua mengetahui bahwa uang desa tidak boleh dipihakketigakan, harus swakelola,” tegasnya.

Bahkan di dalam RAB sudah mengatur mulai dari waktu pelaksanaan, jumlah pesertan dan sudah dirincikan semuanya. Padahal RAB itu harusnya menjadi kewenangan pemerintah kampung. Atas kejangggalan tersebut maka FK3P menyatakan, sebagian besar kampung di Mimika untuk tidak melaksanakan pelatihan tersebut.

“Kami keberatan jika kegiatan ini terus dilakukan. Kami ingin pemerintah melalui dinas terkait untuk melihat kembali program kegiatan ini,” ucapnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan regulasi bahwa kepala kampung sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

“Sehingga kami sangat berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai menjadi temuan di kemudian hari. Seharusnya kami terlebih dahulu melakukan masyawarah bersama masyarakat,” tegasnya.

Bahkan di dalam RAB tersebut pelaksanaan pelatihan pengguna e-DMC-19 dan e-HDW jumlah pesertanya sebanyak 15 orang, sedangkan pengadaan handphone untuk penggunaan aplikasi hanya 2 unit. Jumlah anggaran yang dipatok juga bervariasi dan dibagi dalam tiga kelompok. Yakni untuk kampung di wilayah perkotaan sebesar Rp 33 juta, kemudian di wilayah pegunungan Rp 34 juta dan kampung di wilayah pesisir Rp 40 juta.

“Pada intinya kami menyatakan sikap agar program pelatihan ini dapat ditinjau kembali oleh dinas terkait. Dan kami minta kegiatan tidak usah dilanjutkan, kalau bisa program ini dialihkan ke tahun depan. Dan kami harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat di kampung -kampung,” tukansya.(itz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *